BBS.COM | SERANG — Pemerintah Provinsi Banten memperkuat komitmen dalam mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (MBG) melalui pengawasan terpadu lintas sektor guna memastikan program berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkualitas.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan seluruh kepala daerah di Banten harus menjadi bagian utama dalam menyukseskan program tersebut. Terutama dalam aspek pengawasan.
“Kami perlu memastikan seluruh kepala daerah di Banten menjadi bagian utama. Dari suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Andra saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi. Bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Serang, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan, pengawasan merupakan kunci menjaga kualitas dan keberlanjutan program. Oleh karena itu. Pemerintah daerah diminta terlibat aktif. Tidak hanya dalam pelaksanaan.Tetapi juga dalam pengendalian di lapangan.
Saat ini, sekitar 2,7 juta anak di Provinsi Banten. Telah menerima manfaat MBG.Setiap hari selama lima hari dalam sepekan. Menurut Andra, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat.
Sementara itu. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Dadang Hendrayudha, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dari hulu ke hilir. Mulai dari dapur produksi hingga distribusi ke sekolah.
BGN juga mendorong penerapan sistem pemantauan berbasis digital. Untuk meningkatkan transparansi serta mempercepat respons terhadap potensi permasalahan.
“Dengan sistem digital, kepala daerah dapat memantau jumlah dapur. Penerima manfaat, hingga menu harian secara langsung,” kata Dadang.
Selain itu.Program MBG juga.Diarahkan untuk memberdayakan ekonomi lokal. Melalui pemanfaatan bahan baku dari sektor peternakan, perikanan, dan usaha daerah.
BGN menetapkan standar ketat terhadap operasional dapur, meliputi higienitas, kualitas gizi, dan manajemen produksi. Setiap pelanggaran akan dikenai sanksi bertahap.
Direktur Wilayah II Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan pihaknya telah menindak sejumlah pelanggaran di lapangan.
“Sekitar 20 SPPG di wilayah Banten telah kami suspend karena tidak memenuhi standar,” ujarnya.
Ia menambahkan. Pelanggaran umumnya terkait sanitasi dapur. Ketiadaan instalasi pengolahan air limbah. Serta kualitas makanan yang tidak layak.
Program MBG sendiri. Difokuskan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Tetapi juga memastikan asupan gizi yang seimbang. Bagi anak guna mendukung pertumbuhan dan kesehatan.**
