BBS.COM | TANGERANG – Pekerjaan pengerasan jalan usaha tani di Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Menjadi sorotan sejumlah aktivis dan awak media. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 itu dinilai perlu dievaluasi. Untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku. Rabu (1/7/2026).
Berdasarkan pantauan di lapangan, pada papan informasi proyek tercantum kegiatan Pengerasan Badan Jalan Usaha Tani. Dengan volume 400 meter x 1,5 meter x 0,5 meter. Nilai anggaran proyek sebesar Rp86.860.000 yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Gunung Sari.
Sejumlah aktivis dan awak media menyoroti kualitas material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut. Mereka menduga material agregat yang digunakan bercampur pasir dan tanah serta mempertanyakan proses pelaksanaan pekerjaan. Karena tidak terlihat adanya pemadatan menggunakan alat berat maupun penggunaan material pendukung. Yang dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis,Mark-up anggaran
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Pemerintah Desa Gunung Sari menyatakan pekerjaan tersebut. Merupakan pembangunan jalan usaha tani yang diperuntukkan bagi akses para petani dan merupakan program dari Dinas Pertanian.
Aktivis dan awak media berharap Inspektorat Kabupaten Tangerang bersama instansi teknis terkait dapat melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut. Guna memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, standar konstruksi, serta penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa berkewajiban menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas. Dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Yang mewajibkan setiap penggunaan anggaran dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat. Untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh keuangan negara, termasuk dana desa. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian maupun Inspektorat Kabupaten Tangerang. Terkait hasil pemeriksaan atau evaluasi terhadap proyek tersebut.
(Udin Jaenudin)
