Berita Hukum Kriminal Pemerintahan Politik
Beranda » Berita » Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan

Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan

Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan

BBS.COM | Bangka Belitung – Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan. Pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sorotan publik, terutama terkait pengelolaan aset hasil sitaan. Meski Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita aset bernilai triliunan rupiah, transparansi dalam pemanfaatannya masih menjadi pertanyaan besar.

Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan

Kurangnya Transparansi Kejagung

Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Hariri, menilai pemulihan aset korupsi belum maksimal. Ia juga mengkritik kurangnya keterbukaan Kejagung dalam melaporkan alokasi dana sitaan. “Publik berhak tahu ke mana uang ini di alokasikan,” tegasnya dalam pesan tertulis kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Dampak Korupsi bagi Bangka Belitung

Ketua Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM), Subri, menyoroti skandal korupsi mafia timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Meski pengungkapan kasus ini di apresiasi, masyarakat Bangka Belitung menuntut kejelasan manfaatnya bagi daerah terdampak.

“Jangan sampai uangnya hanya masuk ke pusat, sementara daerah yang lingkungannya rusak dan ekonominya terdampak tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya dalam konferensi pers.

Tuntutan Pengembalian Dana ke Daerah

Forum BBM mendesak pemerintah pusat agar dana sitaan korupsi mafia timah di kembalikan untuk pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan restorasi lingkungan di Bangka Belitung. Mereka telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan instansi terkait, serta berencana beraudiensi dengan DPR RI dan DPD RI usai Idul Fitri.

Ratusan KK Terdampak Banjir Sungai Cidurian, Polresta Tangerang Turun Tangan Bagikan Sembako

“Kami ingin agar dana hasil korupsi ini tidak hanya terserap di pusat, tetapi juga dikembalikan ke daerah yang menjadi korban,” tegas Subri.

Pemberantasan Korupsi Harus Berkeadilan

Pemberantasan korupsi harus lebih dari sekadar penangkapan dan penyitaan aset. Dengan transparansi dan distribusi dana yang adil, keadilan bagi masyarakat terdampak dapat benar-benar terwujud. Pemerintah di harapkan memberikan kepastian terkait pemanfaatan dana sitaan demi kesejahteraan rakyat.

(Suheli/ M Zen/ KBO Babel)

Berita Populer

01

Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Gelar Rakernis 2025, Wujudkan Sinergi dan Profesionalitas Polisi Satwa

02

Pembangunan SMP Negeri 5 Curug Tertunda, Oknum Perangkat Desa Diduga Lakukan Pemerasan

03

Integritas Gubernur Banten Diuji dalam Proses Pengisian Jabatan Sekda

04

Pemkab Tangerang Implementasikan Aplikasi Real Time Pengelolaan Dana Desa

05

Kabupaten Tangerang Cetak Rekor! Investasi 2024 Tembus Rp26,2 Triliun

Kalender

Januari 2026
S S R K J S M
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031