BBS.COM| SERANG – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG). Merupakan program strategis nasional yang memberi dampak besar bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan gizi anak. Namun, ia menekankan agar pelaksanaannya tetap berorientasi sosial dan tidak bergeser menjadi kegiatan berbasis bisnis.
“Kita berharap orientasinya tetap sosial. Kalau mengarah ke bisnis, ini yang harus diwaspadai,” kata Dimyati di Serang, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi daerah sehingga membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari berbagai pihak. Ia juga menilai pelaksanaan program di sejumlah daerah. Sudah menunjukkan hasil positif. Termasuk kualitas makanan yang dinilai baik.
Dimyati mendorong pemetaan potensi wilayah untuk memperkuat rantai pasok pangan. Seperti pengembangan sentra produksi pertanian. Dan peternakan di tingkat kecamatan, sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program harus tetap mengacu pada standar gizi. Yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. “Ini bukan hanya makan kenyang, tetapi makan bergizi. Karbohidrat, protein, dan serat harus sesuai standar,” ujarnya.
Sementara itu. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Dadang Hendrayuda menegaskan bahwa MBG. Merupakan tanggung jawab lintas sektor sesuai Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.
Ia menyebut. Saat ini terdapat sekitar 1.084 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. (SPPG) di Banten yang melayani sekitar 2,9 juta penerima manfaat. Pengawasan bersama dari pemerintah daerah, sekolah. Dan masyarakat dinilai penting untuk menjaga kualitas program.
Dadang juga menyoroti pentingnya standar dapur. Dan bahan baku dalam menentukan kualitas MBG. Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Saat ini tengah dibangun 131 unit SPPG. Sebagai perluasan layanan, termasuk bagi kelompok lansia.
“Harapannya dengan dukungan pemerintah daerah. Terutama dalam penyiapan rantai pasok. Program ini dapat berjalan optimal, terjangkau, dan berkualitas,” ujarnya.(Otg)
