BBS.COM | SERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menerapkan kebijakan relaksasi administrasi. Untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat tetap dapat membayar pajak tahunan meski tidak memiliki KTP pemilik kendaraan pertama.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2026 di seluruh layanan Samsat Provinsi Banten. Sebagai bagian dari upaya penyederhanaan layanan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Kepala Bapenda Provinsi Banten Berly Rizki Natakusumah mengatakan, kebijakan ini menjadi terobosan untuk memudahkan masyarakat. Dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.
“Ini kabar baik bagi masyarakat Banten. Sekarang pembayaran pajak kendaraan bisa lebih mudah tanpa terkendala KTP pemilik pertama. Tentu dengan tetap ada mekanisme yang harus dipenuhi,” kata Berly di Serang, Rabu (29/4/2026).
Dalam pelaksanaannya, wajib pajak yang tidak memiliki KTP pemilik pertama cukup membuat surat pernyataan resmi serta mengisi formulir di Samsat. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pemegang kendaraan merupakan pengguna terakhir dan bersedia melakukan balik nama pada 2027.
Wajib pajak juga diwajibkan mencantumkan nomor telepon aktif untuk diverifikasi petugas. Sebagai bagian dari validasi data.
Kebijakan ini merupakan implementasi arahan Korlantas Polri terkait penyederhanaan persyaratan administrasi layanan kendaraan bermotor.
Meski memberi kemudahan, kendaraan yang menggunakan skema relaksas. Akan tetap masuk dalam sistem pengawasan dan diwajibkan melakukan balik nama pada 2027.Jika tidak dipenuhi kendaraan dapat diblokir sebagai bagian dari penertiban administrasi.
Berly menegaskan, alur pelayanan di Samsat tidak mengalami perubahan. “Proses pembayaran pajak tetap berjalan seperti biasa, hanya ada penyesuaian pada persyaratan administrasi,” ujarnya.
Sementara itu. Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten Arny Irawati Tenriajeng mengatakan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbaiki legalitas kepemilikan kendaraan.
“Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan kendaraan tercatat secara legal. Ini juga bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan mudah diakses,” ujarnya.
