BBS.COM | TANGERANG – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Tangerang menyoroti pola komunikasi dan pelibatan organisasi pers oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang di nilai belum sepenuhnya berjalan secara merata.
Sorotan tersebut muncul menyusul adanya keluhan dari sejumlah pengurus organisasi pers terkait akses undangan kegiatan pemerintahan, komunikasi kelembagaan. Hingga kesempatan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah.
Sejumlah organisasi wartawan menilai kesempatan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah belum di rasakan secara proporsional. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai prinsip kesetaraan dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan organisasi pers.
DPD IWOI Kabupaten Tangerang menyayangkan apabila masih terdapat perbedaan perlakuan dalam membuka ruang komunikasi bagi organisasi wartawan.
Menurut IWOI, organisasi pers yang telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta menjalankan aktivitas jurnalistik secara profesional. Semestinya memperoleh kesempatan yang adil untuk membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah.
Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, di harapkan dapat mengevaluasi pola komunikasi tersebut. Agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap organisasi pers tertentu.
Sebagai kepala daerah, Bupati memiliki tanggung jawab untuk merangkul seluruh elemen masyarakat. Termasuk berbagai organisasi profesi dan organisasi kewartawanan, tanpa membedakan latar belakang maupun kedekatan kelembagaan.
IWOI: Tidak Meminta Diistimewakan, Hanya Menuntut Kesetaraan
DPD IWOI Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut perlakuan istimewa. Namun, organisasi tersebut berharap tidak ada praktik pengabaian atau pembatasan ruang komunikasi terhadap organisasi pers tertentu.
Pers memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan demokrasi. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, pers juga menjalankan fungsi pendidikan, kontrol sosial, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, kemitraan antara pemerintah dan pers seharusnya di bangun berdasarkan profesionalitas, keterbukaan, independensi, dan kepentingan publik. Bukan semata-mata kedekatan personal maupun kepentingan kelompok.
IWOI juga mengingatkan bahwa sinergi pemerintah dengan insan pers tidak boleh di maknai sebagai hubungan yang mengharuskan pers kehilangan independens. Atau mengurangi fungsi kritisnya terhadap kebijakan publik.
DPD IWOI Kabupaten Tangerang menyatakan tetap terbuka untuk menjalin silaturahmi, berdialog, dan membangun komunikasi konstruktif dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Namun, komitmen kemitraan tersebut harus di wujudkan melalui kebijakan komunikasi yang transparan dan memberikan kesempatan secara proporsional. Kepada seluruh organisasi pers.
IWOI berharap Bupati Tangerang segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme komunikasi dan pelibatan organisasi kewartawanan dalam berbagai agenda pemerintahan.
Pemkab Tangerang Diharapkan Berikan Klarifikasi
Hingga berita ini di susun, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut.
DPD IWOI Kabupaten Tangerang menyatakan tetap membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak pemerintah daerah. Guna memastikan pemberitaan berjalan secara berimbang.
Persoalan ini di harapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk memperkuat keterbukaan informasi dan membangun kemitraan yang sehat dengan seluruh elemen pers.
Sebab, dalam demokrasi, pemerintah membutuhkan pers yang profesional dan independen. Sebaliknya, pers juga membutuhkan akses komunikasi yang terbuka agar kepentingan masyarakat dapat tersampaikan secara utuh.
Kesetaraan bukan tentang siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Melainkan tentang bagaimana setiap organisasi mendapatkan ruang komunikasi yang adil dan proporsional. (Suheli)
