BBS.COM | KARANGASEM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem, kembali menahan tiga tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi. pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Provinsi Bali.
Ketiga tersangka berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57). Mereka di tahan pada Kamis (12/11/2026) selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem untuk kepentingan penyidikan. Masa penahanan tersebut berlangsung hingga 1 Desember 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, mengatakan ketiga tersangka bukan merupakan pengurus LPD. Melainkan penerima kredit atau pihak yang di duga menikmati dana hasil penyimpangan.
“Tiga tersangka bukan pengurus LPD, melainkan penerima kredit atau penerima manfaat yang di duga menikmati dana hasil penyimpangan,” ujar Kusufi.
Menurut Kusufi, penahanan tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah. Yang sebelumnya telah menyeret mantan Ketua LPD, I Wayan Darsa, S.H., ke persidangan melalui berkas perkara terpisah.
Dengan penahanan tiga tersangka terbaru, di tambah satu tersangka yang telah lebih dahulu di tahan serta mantan Ketua LPD yang kini berstatus terdakwa, jumlah pihak yang telah di proses dalam perkara tersebut mencapai lima orang.
“Hari ini kita tahan tiga tersangka. Beberapa hari lalu kita juga sudah melakukan upaya penahanan terhadap satu tersangka, di tambah mantan ketua LPD. Jadi, dalam perkara ini sudah lima orang tersangka,” jelasnya.
Dugaan Penyimpangan Penyaluran Kredit
Dalam pengembangan penyidikan, tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Karangasem menemukan dugaan penyimpangan penyaluran kredit dengan pola yang sama.
Kredit di duga di berikan melampaui batas maksimum pemberian kredit, berada di luar wilayah pelayanan LPD, tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. Serta tidak memenuhi persyaratan administrasi secara lengkap.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, kerugian yang di kaitkan dengan ketiga tersangka mencapai Rp950 juta.
Angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi LPD Desa Adat Kelungah yang mencapai Rp2.694.053.170.
“Jumlah ini baru sebagian, karena total kerugian dalam perkara LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp2.694.053.170,” imbuh Kusufi.
Terungkap Peran Tiga Tersangka
Penyidik mengungkap dugaan keterlibatan masing-masing tersangka dalam penyaluran kredit yang berujung macet.
IWD di duga memperoleh kredit Rp300 juta
IWD di duga mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp300 juta untuk pembayaran tanah.
Ketika mengalami kesulitan membayar utang tersebut, IWD di duga mengarahkan I Wayan Juliadi dan I Wayan Sudarma untuk mengajukan kredit masing-masing sebesar Rp250 juta.
Dana tersebut di duga di gunakan untuk membeli bagian tanah yang sebelumnya telah menjadi jaminan kredit IWD.Skema itu di sebut bertujuan agar kewajiban utang IWD dapat di alihkan.
Kerugian keuangan negara yang di kaitkan dengan perbuatan IWD mencapai Rp300 juta.
IWJ di duga menerima kredit Rp250 juta
Tersangka IWJ di duga memperoleh kredit sebesar Rp250 juta dengan jaminan tanah yang hendak di belinya sendiri.
Dana tersebut di gunakan untuk pembayaran tanah, biaya administrasi, pengurusan sertifikat, serta kepentingan pribadi.
Namun, kredit tersebut kemudian mengalami kemacetan. Kerugian keuangan negara yang di kaitkan dengan perbuatan IWJ mencapai Rp250 juta.
MNA alias INJ di duga mencairkan kredit Rp400 juta menggunakan nama istri
Sementara itu, MNA alias INJ di duga terlibat dalam pencairan kredit sebesar Rp400 juta dengan menggunakan nama istrinya, Ni Ketut Nadi.
Penyidik menduga MNA bersama I Wayan Darsa, mantan Ketua LPD yang saat ini berstatus terdakwa, bersepakat mencairkan kredit tersebut.
Kredit yang telah jatuh tempo itu mengalami kemacetan dan tidak dapat di kembalikan kerugian keuangan negara yang di kaitkan dengan perbuatan MNA mencapai Rp400 juta.
Tersangka Dinilai Tidak Kooperatif
Kusufi menjelaskan, keputusan menahan ketiga tersangka di dasarkan pada pertimbangan penyidik, termasuk penilaian bahwa para tersangka tidak kooperatif selama proses pemeriksaan.
Selain itu, penyidik menilai keterangan yang di sampaikan ketiganya tidak sesuai dengan fakta yang di temukan dalam proses penyidikan.
“Penyidik menilai ada alasan subjektif yang kuat, di mana ketiga tersangka di anggap tidak kooperatif untuk mempermudah proses penyidikan, penahanan di perlukan guna kepentingan proses hukum lebih lanjut,” tegas Kusufi.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka di sangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kejari Karangasem menegaskan proses penanganan perkara akan di lakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan pemenuhan hak-hak para tersangka.
Kusufi menegaskan, status tersangka maupun penahanan tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Ketiganya tetap harus di anggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Dalam proses penyidikan perkara ini sampai berkekuatan hukum, kami akan tetap profesional dan menjunjung asas praduga tidak bersalah serta pemenuhan hak-hak para tersangka,” pungkasnya.**
