BBS.COM | SERANG – Pemerintah Provinsi Banten mendorong penguatan ekonomi desa sebagai salah satu strategi. Untuk mempercepat penurunan angka stunting atau tengkes. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan program kesehatan.Perbaikan gizi keluarga harus disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” kata Dimyati seusai Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev). Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Dimyati menjelaskan, penguatan posyandu dan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui. Serta balita perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Salah satu upaya yang didorong adalah mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di perdesaan.
Pemprov Banten juga tengah merancang peningkatan bantuan keuangan desa pada 2027 guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Sebagian besar indikator stunting di luar sektor kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan banyak sektor. Karena faktor penyebabnya tidak terbatas pada persoalan kesehatan.
Dari 20 indikator percepatan penurunan stunting yang menjadi acuan, menurut Ati, hanya sembilan indikator berada dalam ranah kesehatan. Sementara 11 indikator lainnya membutuhkan intervensi lintas sektor.
Intervensi tersebut mencakup bidang pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, dan sanitasi lingkungan.
“Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” ujar Ati.
Berdasarkan data 2024, prevalensi stunting di Provinsi Banten tercatat sebesar 21,1 persen. Pemerintah daerah masih menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026.
Kemiskinan dan stunting saling berkaitan
Dalam kesempatan yang sama, Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, Banten menjadi provinsi pertama yang di kunjungi dalam rangkaian kegiatan kementeriannya untuk memperkuat penanganan stunting di wilayah perdesaan.
Menurut Yandri, kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi faktor yang berkaitan erat dengan persoalan pemenuhan gizi masyarakat.
Karena itu. Pengembangan kegiatan ekonomi di desa perlu di perkuat agar masyarakat memiliki kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan.
“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan,” kata Yandri.
Ia mencontohkan pengembangan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang produknya telah menembus pasar global.
Yandri juga mengingatkan bahwa dana desa dapat di alokasikan untuk mendukung program pencegahan stunting.Namun, pelaksanaannya perlu disinergikan dengan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kebutuhan masyarakat desa.
Melalui keterpaduan program tersebut. Pemerintah berharap penanganan stunting dapat dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari pemenuhan gizi keluarga hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
