BBS.COM | PANDEGLANG – Aliansi Gerakan Serang Raya meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengevaluasi penanganan dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan. (BOP) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Pandeglang. Aliansi menilai, pemeriksaan yang di lakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang perlu di perluas. Agar seluruh lembaga yang terindikasi bermasalah mendapatkan penanganan secara proporsional.
Permintaan tersebut di sampaikan melalui surat resmi kepada Kepala Kejati Banten. Surat itu juga di tembuskan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak),. Serta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.
Berdasarkan data yang di himpun Aliansi Gerakan Serang Raya. Terdapat 53 lembaga PKBM di Kabupaten Pandeglang yang menerima alokasi dana BOP. Namun, menurut aliansi, hingga saat ini baru satu lembaga yang menjalani pemeriksaan secara mendalam oleh Kejari Pandeglang.
Aliansi juga menyebut terdapat enam lembaga lain yang di duga berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Dan telah mengembalikan dana melalui instansi kejaksaan setempat.
Kondisi tersebut di nilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait konsistensi dan pemerataan penegakan hukum. Yakni dalam penanganan dugaan penyimpangan anggaran pendidikan.
Perwakilan Aliansi Gerakan Serang Raya mengungkapkan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti awal. Yang mengindikasikan adanya persoalan dalam pengelolaan dana BOP di beberapa lembaga PKBM.
Indikasi tersebut antara lain dugaan ketidaksesuaian data peserta didik dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dengan kondisi faktual di lapangan, jadwal pembelajaran yang tercatat secara administratif tetapi di duga tidak di laksanakan. Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan rekomendasi pencairan dana, hingga dugaan pungutan yang berkaitan dengan alokasi dana BOP.
“Kami telah mengumpulkan bukti indikasi penyimpangan di sejumlah lembaga lain. Karena itu, kami meminta agar penanganannya tidak hanya terfokus pada satu lembaga, tetapi juga mencakup lembaga lain. Yang memiliki indikasi persoalan,” ujar perwakilan aliansi.
Melalui surat tersebut, Aliansi Gerakan Serang Raya mendesak Kejati Banten membentuk tim pemeriksa independen. Untuk melakukan penelaahan terhadap proses penanganan perkara yang selama ini di tangani Kejari Pandeglang.
Selain meminta pemeriksaan di perluas terhadap lembaga-lembaga PKBM yang terindikasi bermasalah, aliansi juga mendorong evaluasi terhadap kinerja. Dan kepatuhan aparatur terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
Evaluasi tersebut di nilai penting untuk menelusuri pelaksanaan fungsi pengawasan, proses verifikasi. Serta mekanisme penyaluran dana BOP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut aliansi, pengawasan lintas lembaga di perlukan untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar di gunakan. Yakni dengan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya peserta didik pendidikan kesetaraan.
Aliansi berharap Kejati Banten bersama lembaga pengawas yang menerima tembusan surat dapat menindaklanjuti permohonan tersebut secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
“Jangan sampai penanganan dugaan penyimpangan dana pendidikan hanya berhenti pada satu lembaga. Sementara indikasi persoalan di lembaga lainnya belum mendapatkan pemeriksaan yang sama,” tegas perwakilan aliansi.
Aliansi menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Mereka berharap penanganan dugaan penyimpangan dana BOP PKBM di Kabupaten Pandeglang dapat di lakukan secara komprehensif. Sehingga tidak ada pihak yang luput dari pemeriksaan apabila di temukan bukti keterlibatan dalam pelanggaran hukum.
(Suheli)
