BBS.COM | SURABAYA – Tim penasihat hukum Yefri Riyanto, S.T., terdakwa dalam perkara pidana Nomor 1593/Pid.B/2026/PN Sby. Menyoroti sejumlah persoalan dalam tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota perlawanan atau eksepsi yang mereka ajukan.
Persoalan tersebut mencakup pencantuman Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan, penerapan ketentuan peralihan KUHP lama dan KUHP baru. Hingga kejelasan uraian mengenai objek dugaan penggelapan.
Hal itu di sampaikan tim penasihat hukum dari YM Law Firm setelah persidangan dengan agenda pembacaan tanggapan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA. Khusus Surabaya, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan tersebut. JPU yang diwakili Ajun Jaksa Reiyan Novandana Syanur Putra, S.H., dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa.
JPU juga meminta hakim menyatakan surat dakwaan Nomor PDM-1368/09/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 telah memenuhi persyaratan formil dan materiil. Sebagaimana di atur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Jaksa berpendapat, keberatan penasihat hukum telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya di uji. Melalui proses pembuktian, bukan di putus dalam putusan sela.
Namun, penasihat hukum terdakwa menilai tanggapan tersebut belum menjawab sejumlah persoalan mendasar yang mereka ajukan.
Kuasa Hukum Pertanyakan Pencantuman Pasal 372 KUHP
Advokat YM Law Firm, Udin, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian pihaknya adalah pencantuman Pasal 372 KUHP. Tentang penggelapan dalam surat dakwaan.
Menurut Udin, dalam tanggapan tertulisnya JPU mengakui bahwa terdakwa tidak pernah di periksa dengan sangkaan Pasal 372 KUHP selama proses penyidikan.
JPU, kata dia, menjelaskan bahwa penentuan pasal dalam dakwaan merupakan kewenangan penuntut umum berdasarkan prinsip dominus litis.
“Kalau selama penyidikan terdakwa hanya di periksa untuk pasal lain, kemudian dalam dakwaan muncul Pasal 372, persoalannya bukan sekadar pemilihan pasal. Ini juga menyangkut hak pembelaan dan prinsip due process of law,” ujar Udin.
Ia menilai kewenangan penuntut umum dalam menentukan dakwaan tetap harus memperhatikan hak terdakwa. Untuk mengetahui secara jelas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
Meski demikian, persoalan mengenai akibat hukum tidak di periksanya terdakwa berdasarkan pasal yang kemudian di dakwakan tersebut masih harus di nilai berdasarkan dokumen penyidikan dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Perdebatan Penerapan KUHP Lama dan KUHP Baru
Persoalan lain yang di persoalkan penasihat hukum adalah penggunaan dua ketentuan hukum pidana dalam dakwaan alternatif.
JPU menyusun dakwaan dengan mencantumkan Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perbuatan yang di dakwakan di sebut berlangsung pada Maret hingga Mei 2025, sedangkan KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
JPU mendasarkan konstruksi dakwaan tersebut pada asas lex favor reo. Yakni prinsip penerapan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.
Namun, Udin mempertanyakan pendekatan tersebut.
Menurut dia, penuntut umum semestinya melakukan analisis terlebih dahulu mengenai ketentuan hukum yang lebih menguntungkan terdakwa, termasuk memperhatikan ketentuan peralihan.
“Kalau memang menerapkan lex favor reo, harus di jelaskan terlebih dahulu ketentuan mana yang lebih menguntungkan. Persoalan ini tidak cukup hanya dengan mencantumkan dua rezim hukum dalam dakwaan alternatif,” katanya.
Perdebatan tersebut berkaitan dengan penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang di duga terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku.
Dakwaan Dinilai Belum Menguraikan Rangkaian Waktu Perbuatan
Penasihat hukum juga mempertanyakan uraian waktu kejadian atau tempus delicti dalam surat dakwaan.
Dalam tanggapannya, JPU menyebut perbuatan terdakwa merupakan rangkaian perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling.
Sejumlah waktu yang di cantumkan dalam dakwaan antara lain 5 Maret, 1 Mei, 10 Mei. Serta rentang 12 hingga 22 Mei 2025. Terdapat pula uraian peristiwa pada 15 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WIB.
JPU mengutip sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung untuk mendukung argumentasi. Bahwa pencantuman waktu secara perkiraan dapat memenuhi persyaratan dakwaan sepanjang perbuatan yang di tuduhkan dapat di pahami terdakwa.
Namun, Udin menilai pencantuman sejumlah tanggal belum cukup untuk menjelaskan hubungan antara masing-masing peristiwa.
“Harus di jelaskan perbuatan mana yang pertama, mana yang menjadi perbuatan lanjutan, serta bagaimana hubungan masing-masing perbuatan tersebut. Sehingga di sebut sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan waktu juga memiliki relevansi dengan penentuan ketentuan hukum pidana yang berlaku terhadap perbuatan yang di dakwakan.
Objek Penggelapan Dipertanyakan
Tim penasihat hukum juga menyoroti uraian mengenai objek dugaan penggelapan yang di kaitkan dengan transaksi tepung terigu dan minyak goreng milik PT Sungai Budi.
Dalam dakwaan, terdakwa di sebut menguasai barang milik perusahaan tersebut yang telah dij ual, tetapi hasil penjualannya tidak di setorkan atau tidak di kembalikan kepada pemilik barang.
Di bagian lain, JPU menguraikan pemesanan tepung terigu dan minyak goreng senilai Rp 1,615 miliar serta penerbitan empat lembar Bilyet Giro Bank Panin.
Dakwaan juga menyebut rekening Bank Panin tersebut di tutup pada 10 Mei 2025 tanpa pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Sehingga bilyet giro di nyatakan tidak memiliki dana.
Udin menilai hubungan antara pemesanan barang, penguasaan barang, penerbitan bilyet giro. Dan tidak di setorkannya hasil penjualan perlu di uraikan secara lebih jelas.
Menurut dia, dakwaan perlu menjelaskan bagaimana barang di serahkan kepada terdakwa, dalam kapasitas apa terdakwa menguasainya. Serta tindakan apa yang di duga memenuhi unsur penggelapan.
Ia juga mempertanyakan apakah objek yang di maksud dalam dakwaan adalah barang, uang hasil penjualan, atau instrumen pembayaran berupa bilyet giro.
Kuasa Hukum Soroti Unsur Tipu Muslihat
Selain itu, penasihat hukum mempersoalkan pencantuman uraian mengenai tipu muslihat dan kata-kata bohong dalam dakwaan yang menggunakan konstruksi penggelapan.
Menurut Udin, apabila narasi tersebut di masukkan sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang di dakwakan, penuntut umum harus menjelaskan relevansinya dengan unsur tindak pidana yang di gunakan.
Ia menilai perumusan dakwaan harus di bedakan dari proses pembuktian.
“Pembuktiannya memang di lakukan di persidangan. Namun, perbuatan yang di dakwakan harus di rumuskan secara jelas terlebih dahulu,” katanya.
Penasihat hukum khawatir pencampuran uraian mengenai penipuan dan penggelapan tanpa konstruksi yang jelas menimbulkan ketidakpastian mengenai perbuatan yang sebenarnya harus di bela terdakwa.
Putusan Sela Dijadwalkan 12 November
Atas sejumlah keberatan tersebut, tim penasihat hukum tetap meminta majelis hakim mempertimbangkan nota perlawanan mereka sebelum memutus kelanjutan perkara.
Sementara itu, JPU dalam petitumnya meminta hakim menolak eksepsi, menyatakan surat dakwaan sah. Serta memerintahkan pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti.
Berdasarkan jadwal persidangan yang di sampaikan, majelis hakim akan membacakan putusan sela pada Kamis (12/11/2026).
Putusan sela tersebut akan menentukan apakah keberatan penasihat hukum di terima atau di tolak sehingga perkara dapat berlanjut ke tahap pembuktian.
Hingga berita ini di susun, belum terdapat tanggapan langsung dari pihak JPU Kejaksaan Negeri Tanjung Perak atas kritik yang di sampaikan penasihat hukum setelah persidangan.**
