BBS.COM | KARANGASEM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem, Bali, menetapkan I Wayan Sudarma (IWS), seorang penerima kredit Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Desa Adat Kelungah, sebagai tersangka kedua dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana LPD tersebut.
IWS di tetapkan sebagai tersangka pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.00 WITA. Setelah penetapan tersebut, penyidik langsung menahannya selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem.
Kepala Kejari Karangasem, Kusufi Esti Ridliani, mengatakan penetapan tersangka di lakukan setelah penyidik menemukan sejumlah kejanggalan. Dalam pemberian kredit sebesar Rp 250 juta kepada IWS pada November 2018.
“Ada sejumlah penyimpangan dalam proses pemberian kredit tersebut,” kata Kusufi dalam keterangannya.
Menurut Kusufi, salah satu persoalan adalah status IWS yang bukan merupakan krama atau anggota Desa Adat Kelungah. IWS di ketahui merupakan warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.
Padahal, menurut penyidik, tidak terdapat kerja sama antardesa adat yang menjadi dasar pemberian kredit. Kepada warga di luar wilayah Desa Adat Kelungah.
Selain itu, nilai kredit sebesar Rp 250 juta yang di berikan melalui rekening nomor 001210 di sebut melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku saat itu, yakni Rp 119.042.007,80.
Dengan demikian, nilai kredit yang di terima IWS lebih dari dua kali lipat batas maksimum pemberian kredit.
Penyidik juga menemukan persoalan pada dokumen jaminan kredit tersebut tetap di cairkan meskipun proses peralihan hak atas tanah yang di jadikan agunan belum sah dalam perjanjian kredit bahkan di sebutkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah masih dalam proses.
Dana Kredit Digunakan untuk Membeli Tanah
Kejari Karangasem mengungkapkan, sebagian besar dana kredit tersebut di gunakan IWS untuk membeli tanah seluas 500 meter persegi.
Dari total Rp 250 juta, sekitar Rp 220 juta di gunakan untuk membayar pembelian tanah. Sementara sekitar Rp 30 juta lainnya di gunakan untuk mengurus sertifikat tanah.
Kusufi mengatakan, penjual tanah tersebut sebelumnya juga merupakan pihak yang memperoleh pinjaman dari LPD yang sama.
Kredit tersebut jatuh tempo pada 24 November 2023. Namun, hingga kini IWS belum melunasi kewajibannya meskipun telah berulang kali di tagih.
Kusufi menegaskan, penyidikan terhadap IWS bukan semata-mata karena kredit tersebut mengalami kemacetan.
Menurut dia, penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam keseluruhan proses pemberian dan pencairan kredit.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik. Total kerugian dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp 2.694.053.170.
“Kredit IWS sebesar Rp 250 juta merupakan bagian dari perkara ini,” ujar Kusufi.
Periksa 18 Saksi dan Tiga Ahli
Kusufi menjelaskan, penetapan IWS sebagai tersangka di lakukan setelah penyidik memeriksa 18 saksi dan tiga orang ahli.
Ketiga ahli tersebut berasal dari bidang keuangan negara, auditor, dan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD).
Selain keterangan saksi dan ahli, penyidik juga mengantongi sejumlah alat bukti surat, termasuk laporan penghitungan kerugian keuangan negara.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam perkara ini, IWS di sangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan perubahan dan penyesuaian pidana yang berlaku.
Untuk kepentingan penyidikan, IWS di tahan selama 20 hari, mulai 9 November hingga 28 November 2026, di Lapas Kelas IIB Karangasem.
Kusufi menyatakan penanganan perkara tersebut di lakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Pengembangan Kasus Mantan Ketua LPD
Penetapan IWS merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
Sebelumnya, Kejari Karangasem telah menetapkan mantan Ketua LPD berinisial IWD sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Saat ini, perkara yang menjerat IWD telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar.
Dengan penetapan IWS sebagai tersangka kedua, penyidik Kejari Karangasem melanjutkan pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana LPD yang berdasarkan hasil penghitungan akuntan publik mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2,69 miliar.
