BBS.COM | CILEGON – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar NKRI Kota Cilegon melaporkan dugaan pelanggaran aktivitas penambangan pasir di kawasan Balgenong, Desa Cigedong, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, ke Polres Cilegon Kota, Kamis (5/11/2026) malam.
Laporan pengaduan tersebut di tujukan kepada pengelola tambang, CV Sartika Putra Jaya Perkasa.
Ketua DPD Laskar NKRI Kota Cilegon, Cepi, mendatangi Mapolres Cilegon Kota sekitar pukul 19.00 WIB untuk menyerahkan laporan pengaduan (Lapdu). Ia meminta kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi pertambangan.
“Kami meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan tanpa pandang bulu. Jika terbukti ada pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Cepi seusai menyerahkan laporan.
Cepi mengatakan, pengaduan tersebut di latarbelakangi hasil pengamatan pihaknya terhadap kondisi kawasan pertambangan. Ia menduga pengelolaan tambang belum memenuhi standar pengamanan yang memadai, terutama pada bagian tebing bekas galian.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang beraktivitas maupun melintas di sekitar kawasan pertambangan.
Selain itu, Cepi menyoroti potensi bahaya dari lubang bekas galian yang dikhawatirkan di biarkan terbuka setelah kegiatan operasional pertambangan berakhir.
“Jangan sampai setelah material tambang habis, lokasi ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi. Kalau ada warga yang celaka, siapa yang bertanggung jawab?” ujarnya.
Desak Pemeriksaan Perizinan dan Penyitaan Alat Berat
Selain meminta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran keselamatan dan lingkungan. Laskar NKRI mendesak kepolisian memeriksa seluruh dokumen perizinan yang dimiliki pengelola tambang.
Cepi juga meminta aparat mempertimbangkan penyitaan alat berat yang di gunakan dalam aktivitas pertambangan apabila ditemukan unsur tindak pidana dan terdapat dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut.
“Kalau terbukti melanggar, jangan hanya diberikan teguran.Penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan, termasuk penyitaan alat berat apabila memenuhi dasar hukum,” kata Cepi.
Dalam laporan tersebut, Laskar NKRI mencantumkan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengaduan.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Ketentuan yang disoroti meliputi Pasal 96 mengenai kewajiban penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, serta Pasal 99 dan Pasal 100 mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Pelapor juga merujuk Pasal 161B UU Minerba serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai penyitaan barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
Laskar NKRI berharap Polres Cilegon Kota segera menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui penyelidikan, pemeriksaan legalitas operasional pertambangan, serta verifikasi langsung terhadap kondisi di lapangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak CV Sartika Putra Jaya Perkasa mengenai laporan pengaduan tersebut. Redaksi membuka ruang bagi pihak perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
(Suheli)
