BBS.COM | SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperketat pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida yang beredar di pasaran. Langkah ini di lakukan untuk melindungi petani dari praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran hingga peredaran produk palsu.
Pengawasan di lakukan secara menyeluruh, mulai dari pendataan petani penerima, distribusi pupuk di tingkat kios. Hingga pemeriksaan kualitas produk melalui pengujian sampel.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Deden Apriandhi, menegaskan bahwa pupuk bersubsidi harus benar-benar di terima petani yang berhak. Tersedia saat di butuhkan, serta di jual sesuai alokasi dan harga yang di tetapkan pemerintah.
Hal tersebut di sampaikan Deden saat membuka Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Provinsi Banten Tahun 2026 di Le Dian Hotel, Kota Serang, Kamis (5/11/2026).
Menurut Deden, pengawasan distribusi pupuk tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Di perlukan koordinasi seluruh unsur yang tergabung dalam KP3 agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
Berdasarkan data per 1 November 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Banten masih bervariasi.
Pupuk urea baru tersalurkan 42 persen dari alokasi 82.729 ton. Sementara itu, realisasi pupuk NPK mencapai 77 persen dari alokasi 45.500 ton. Dan pupuk organik sebesar 24 persen dari alokasi 1.770 ton.
“Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi kami untuk terus mendorong penyerapan pupuk agar lebih optimal,” kata Deden.
Ia mengakui, masih terdapat petani yang membutuhkan pendataan dan pendampingan agar bisa mengakses pupuk bersubsidi sesuai persyaratan administrasi.
Petani Belum Terdata Akan Didampingi
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Saeful Bahri Maemun, mengungkapkan bahwa kondisi iklim menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya penyerapan pupuk.
Sebagian petani terpaksa menunda pengolahan lahan akibat kondisi cuaca. Dampaknya, kebutuhan pupuk belum terserap secara maksimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Pertanian Banten akan memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian. Guna mendata petani yang belum tergabung dalam kelompok tani.
Petani yang memenuhi persyaratan akan di bantu agar dapat masuk dalam kelompok tani dan di usulkan memperoleh alokasi pupuk bersubsidi.
“Kalau memang ada laporan di bawah mengenai petani yang belum masuk ke dalam kelompok tani. Akan kami segerakan masuk ke kelompok tani dan di alokasikan jatahnya,” ujar Saeful.
Sampel Pupuk dan Pestisida Diuji Berkala
Tak hanya mengawasi distribusi. Pemprov Banten juga meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pupuk dan pestisida yang di jual di pasaran.
Saeful menjelaskan, tim pengawas rutin mendatangi kios-kios setiap dua bulan sekali untuk mengambil sampel pupuk dan pestisida. Sampel tersebut kemudian dikirim ke pusat pengujian di Bekasi untuk diperiksa kelayakannya.
“Setiap dua bulan sekali tim kami berkeliling ke kios-kios. Kami mengambil sampel pupuk dan pestisida, kemudian mengirimkannya ke pusat pengujian di Bekasi,” tuturnya.
Pengawasan tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi peredaran produk ilegal, Saeful mengungkapkan, pada tahun sebelumnya tim pengawas pernah menemukan pestisida yang diduga palsu.
Produk tersebut langsung ditarik dari peredaran dan di laporkan kepada Kementerian Pertanian.
Karena itu, ia mengingatkan petani agar tidak sembarangan membeli pestisida, terutama melalui platform daring.
“Petani perlu teliti memeriksa izin edar dan nomor pendaftaran. Serta memastikan jenis pestisida sesuai dengan komoditas yang akan di lindungi,” kata Saeful.
(Nd)
