BBS.COM | TANGERANG – Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid meninjau langsung lokasi banjir di Perumahan Taman Cikande, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Jumat (16/1/2026). Selain menyerahkan bantuan logistik, Bupati juga ikut memasak di dapur umum dan makan bersama warga terdampak banjir.
Dalam kunjungan tersebut. Bupati didampingi Kepala BPBD Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, serta Camat Jayanti. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Tangerang itu. Disambut hangat oleh masyarakat setempat.
Bupati Maesyal Rasyid mengatakan. Peninjauan ini dilakukan. Untuk melihat langsung kondisi banjir sekaligus mendengarkan aspirasi warga terkait penanganan ke depan.
“Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan masyarakat untuk melihat kondisi banjir di Perumahan Taman Cikande,” ujarnya.
Dalam dialog bersama warga, masyarakat mengusulkan pembangunan tanggul di Sungai Cidurian. Serta pembuatan pintu air antara Sungai Cidurian dan Sungai Parung Ceri sebagai solusi jangka panjang.
Usulan tersebut. Kata Bupati, akan segera dibahas dan ditindaklanjuti. Namun, ia menjelaskan bahwa pembangunan di sungai besar memerlukan izin dan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai. (BBWS) karena merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada 2026, paling lambat 2027. Kami mohon doa dari masyarakat agar prosesnya berjalan lancar,” katanya.
Bupati juga menyampaikan bahwa selama lima hari terakhir pihaknya terus turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir. Di antaranya Kosambi, Teluknaga, Kresek, Pakuhaji, dan Jayanti.
Secara keseluruhan, banjir melanda 24 kecamatan di Kabupaten Tangerang, mencakup 119 desa dan kelurahan. Dengan sekitar 14 ribu kepala keluarga atau 62 ribu jiwa terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang. Iwan Firmansyah, mengatakan penanganan banjir harus melibatkan lintas sektor sesuai kewenangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan BBWS C3 untuk sungai besar, sementara drainase perumahan. Dan anak sungai kecil menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, banjir juga dipengaruhi oleh alih fungsi lahan. Berkurangnya daerah resapan air, serta rendahnya kepedulian lingkungan.
“Ke depan, solusi tidak hanya normalisasi sungai, tetapi juga pembangunan kolam retensi dan perubahan perilaku masyarakat,” pungkasnya. (Red)
