BBS.COM | TANGERANG – CV Sakira & CO Disorot. Pembangunan saluran drainase menggunakan konstruksi U-Ditch di kawasan Bumi Anugerah RT 01 RW 06. Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi perhatian masyarakat. Proyek yang bersumber dari APBD 2026 dengan nilai kontrak Rp99.464.000 itu di duga memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pekerjaan. Terutama terkait pemasangan konstruksi dan kesesuaian spesifikasi teknis.
Berdasarkan informasi pada papan proyek, pekerjaan tersebut di laksanakan oleh CV SAKIRA & CO di bawah naungan Dinas Perumahan, Permukiman. Dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang, dengan masa pelaksanaan selama 21 hari kalender.
Hasil pemantauan visual di lokasi menunjukkan sejumlah kondisi yang di nilai perlu mendapat perhatian serius. Pemasangan elemen U-Ditch terlihat tidak sepenuhnya rata, terdapat perbedaan elevasi pada beberapa bagian, serta di temukan celah pada sambungan antarelemen konstruksi.

Selain itu, kondisi pekerjaan dasar atau lapisan pondasi juga menjadi pertanyaan. Namun, kesesuaian pekerjaan tersebut dengan spesifikasi teknis belum dapat di pastikan hanya berdasarkan pengamatan visual. Dan masih memerlukan pemeriksaan oleh tenaga teknis yang berkompeten.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan pekerjaan serta kesesuaiannya dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen kontrak.
Klarifikasi Penanggung Jawab Proyek Belum Jelas
Upaya memperoleh keterangan dari pihak yang berada di lokasi pekerjaan belum menghasilkan penjelasan mengenai penanggung jawab pelaksanaan proyek.
Saat di mintai keterangan mengenai keterlibatannya dalam pekerjaan tersebut, seorang pria yang di temui di sekitar lokasi menyatakan, “Bukan, saya hanya warga.”
Upaya konfirmasi kemudian di lakukan kepada pihak Dinas Perkim melalui pengawas proyek awak media di arahkan untuk menghubungi nomor yang di sebut sebagai kontak penanggung jawab dari CV SAKIRA & CO, yakni seseorang bernama Nur.
Namun, ketika di hubungi melalui telepon dan WhatsApp, Nur Satpam juga memberikan jawaban, “Saya hanya warga.”
Jawaban tersebut belum memberikan kejelasan mengenai siapa pihak yang secara resmi bertanggung jawab. Atas pelaksanaan pekerjaan maupun siapa yang berwenang memberikan penjelasan teknis kepada publik.
Kondisi ini menjadi alasan penting bagi kontraktor pelaksana dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Dinas Perkim Diminta Lakukan Pemeriksaan Lapangan
Sejumlah kondisi fisik yang terlihat di lokasi perlu di tindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Sebab, kualitas pemasangan U-Ditch, ketepatan elevasi, kondisi sambungan. Serta pekerjaan pondasi merupakan bagian penting yang dapat memengaruhi fungsi dan ketahanan saluran drainase.
Dinas Perkim Kabupaten Tangerang di minta tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap hasil pekerjaan.
Pemeriksaan idealnya melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Apabila terkait dengan kewenangannya, pengawas lapangan, serta tenaga teknis yang memahami standar konstruksi drainase.
Pemeriksaan tersebut di perlukan untuk mencocokkan kondisi aktual di lapangan dengan spesifikasi teknis, gambar kerja, volume pekerjaan, RAB, dan ketentuan kontrak.
Apabila di temukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan kontrak, kontraktor pelaksana harus di minta melakukan perbaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, transparansi penggunaan anggaran daerah juga menjadi perhatian. Proyek yang di biayai melalui APBD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Sehingga pelaksanaannya harus memenuhi prinsip kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas.
Publik Menunggu Penjelasan Resmi
Hingga berita ini di terbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari CV SAKIRA & CO maupun Dinas Perkim Kabupaten Tangerang terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada kontraktor pelaksana, PPK, PPTK, pengawas lapangan. Serta Dinas Perkim Kabupaten Tangerang untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan kondisi teknis pekerjaan.
Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan drainase senilai Rp99,4 juta tersebut di laksanakan sesuai ketentuan kontrak dan standar teknis yang berlaku.
Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan proyek infrastruktur yang menggunakan uang negara tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Kualitas fisik pekerjaan harus menjadi perhatian utama agar anggaran publik benar-benar menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (Rumaidi)

