BBS.COM | BANTEN – Rencana pemerintah memindahkan badak bercula satu (badak Jawa) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Yakni, ke kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Rakyat Cilegon (DPP JARGON).
Organisasi tersebut menyatakan keberatan terhadap rencana pemindahan satwa langka yang menjadi salah satu ikon konservasi dan kebanggaan masyarakat Banten. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak boleh di lakukan secara terburu-buru tanpa di dukung kajian ilmiah, lingkungan, dan pertimbangan keselamatan satwa secara menyeluruh.
Rencana pemindahan badak Jawa tersebut di kabarkan menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi ancaman bencana tsunami di kawasan habitat asli badak Ujung Kulon.
Namun, DPP JARGON menilai ancaman bencana tidak serta-merta dapat di jadikan alasan untuk memindahkan satwa di lindungi dari habitat alaminya. Pemerintah di minta terlebih dahulu mengoptimalkan upaya perlindungan dan mitigasi bencana di kawasan konservasi Ujung Kulon.
“Kami secara tegas menolak rencana pemindahan badak Ujung Kulon ke Alas Purwo. Menurut kami, alasan ancaman tsunami tidak bisa serta-merta di jadikan dasar untuk memindahkan satwa langka yang sudah menjadi bagian dari ekosistem asli Ujung Kulon,” kata Ketua Umum DPP JARGON, H. Muhibudin, SH.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka seluruh pertimbangan di balik rencana pemindahan tersebut. Agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Muhibudin bahkan menyoroti munculnya dugaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan lain di balik rencana tersebut. Termasuk isu potensi kandungan emas di wilayah Ujung Kulon.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu di jawab melalui transparansi pemerintah dehingga masyarakat tidak di bayangi berbagai pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari kebijakan pemindahan satwa di lindungi tersebut.
“Pemerintah harus jujur dan terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi atau kecurigaan bahwa ada kepentingan lain di balik rencana pemindahan ini. Semua harus di jelaskan secara transparan dan dapat di pertanggungjawabkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPP JARGON meminta agar setiap rencana pemindahan badak Jawa di dasarkan pada kajian komprehensif dengan melibatkan para ahli konservasi, pemerhati lingkungan, akademisi, serta masyarakat Banten.
Sejumlah aspek yang di nilai harus menjadi perhatian antara lain kesiapan habitat tujuan, ketersediaan pakan, kondisi ekosistem, daya dukung lingkungan, hingga kemampuan kawasan baru dalam menjamin kelangsungan hidup badak Jawa dalam jangka panjang.
Muhibudin menegaskan, pemerintah seharusnya mengedepankan upaya perlindungan habitat asli dan penguatan mitigasi bencana sebelum mengambil keputusan pemindahan.
“Jangan sampai niat untuk melindungi satwa langka tersebut justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kami berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan para ahli, pemerhati lingkungan. Dan masyarakat Banten agar kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kelestarian badak Ujung Kulon,” tegasnya.
DPP JARGON berharap pemerintah tidak mengambil keputusan strategis terkait konservasi satwa langka hanya berdasarkan satu pertimbangan. Kebijakan tersebut harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta keberlanjutan ekosistem.
Bagi masyarakat Banten, badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan bagian dari kekayaan hayati dan identitas daerah yang keberadaannya harus dijaga bersama. (Suheli)

