Berita Branding Infrastruktur Inspirasi
Beranda » Berita » Proyek Betonisasi di Rajeg Tuai Sorotan, Fungsi Pengawasan Dinas Perkim Dipertanyakan

Proyek Betonisasi di Rajeg Tuai Sorotan, Fungsi Pengawasan Dinas Perkim Dipertanyakan

BBS.COM | TANGERANG –Proyek Betonisasi di Rajeg Tuai Sorotan, Fungsi Pengawasan Dinas Perkim Dipertanyakan. Pelaksanaan proyek betonisasi jalan di kawasan Taman Raya, RT 10 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan. Sejumlah aspek pekerjaan di pertanyakan, mulai dari pemasangan bekisting dan lapisan agregat hingga penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (Perkim) Kabupaten Tangerang itu di laksanakan pada 17-19 November 2026.

Berdasarkan hasil peninjauan di lokasi, terdapat sejumlah kondisi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Salah satunya terkait posisi pemasangan bekisting yang di duga berada di bawah permukaan jalan paving.

Selain itu, lapisan agregat tidak terlihat secara jelas pada badan jalan saat peninjauan di lakukan papan informasi proyek juga tidak di temukan di lokasi.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen kontrak, gambar kerja, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Polresta Tangerang Ungkap Dugaan TPPO, Pasutri Jadi Tersangka

Meski demikian, hasil pengamatan visual tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi teknis. Diperlukan pemeriksaan langsung serta pencocokan dokumen pekerjaan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Aspek keselamatan kerja juga menjadi perhatian. Berdasarkan pengamatan di lokasi, sejumlah pekerja di duga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.

Padahal, penggunaan APD, seperti helm keselamatan, sepatu keselamatan, dan rompi keselamatan, merupakan bagian dari upaya perlindungan pekerja dalam kegiatan konstruksi.

Pengawas Perkim Belum Berikan Penjelasan Terperinci

Saat di konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Jumat (20/11/2026). Pengawas Perkim bernama Rizki belum memberikan penjelasan teknis secara terperinci mengenai sejumlah persoalan tersebut.

Ketika di tanya mengenai pemasangan bekisting yang di duga berada di bawah jalan paving, Rizki meminta wartawan kembali melakukan pengecekan ke lokasi.

Ketua Komisi VII DPR Apresiasi UPDB Tangerang

“Bekisting di bawah jalan paving berarti di tanem di dalem tanah bang? Cari lagi bang, di saya mah terlihat papan proyek. Ke lokasi lagi aja. Ke kantor dinas aja,” ujar Rizki.

Wartawan kemudian meminta penjelasan mengenai lapisan agregat yang tidak terlihat pada badan jalan serta volume pekerjaan yang tercantum dalam RAB.

Namun, Rizki mengaku tidak mengetahui secara terperinci volume pekerjaan tersebut dan menyarankan agar konfirmasi di lakukan langsung ke kantor dinas.

“Gak tahu, ke dinas aja, ke kantor,” katanya.

Dalam percakapan tersebut, Rizki juga mempertanyakan asal media yang melakukan konfirmasi.

Tiga Saksi Perkuat Gugatan Sahruji dalam Konflik PPP Cilegon

“Si abang media dari mana? Datang-datang langsung ngorek-ngorek kerjaan orang? Semalem juga ane ada di situ. Maunya gimana? Kan udah saya suruh ke kantor,” ucapnya.

Aktivis Soroti Keterbukaan Pengawasan Proyek

Aktivis Kabupaten Tangerang, Imaddudin, menyayangkan respons pengawas proyek saat di mintai keterangan oleh wartawan.

Menurut dia, proyek yang menggunakan anggaran pemerintah harus di awasi secara profesional dan transparan.

Ia menilai, pertanyaan wartawan mengenai pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran publik.

Terlebih, setiap pekerjaan yang di biayai APBD harus dapat di pertanggungjawabkan, baik dari aspek administrasi, kualitas pekerjaan, maupun realisasi anggaran.

Dinas Perkim Diminta Berikan Klarifikasi

Sejumlah persoalan tersebut di nilai perlu di tindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.

Pemeriksaan di perlukan untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak termasuk pemasangan bekisting, lapisan agregat, ketebalan beton, mutu beton, serta volume pekerjaan yang di realisasikan.

Selain itu, penerapan K3 perlu di evaluasi guna memastikan pekerja memperoleh perlindungan sesuai standar keselamatan konstruksi.

Dinas Perkim Kabupaten Tangerang di harapkan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis, RAB, hasil pengawasan, serta penerapan standar keselamatan kerja pada proyek tersebut.

Keberadaan papan informasi proyek juga perlu di klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi mengenai kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.

Apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan fisik dan dokumen kontrak, instansi terkait di harapkan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

Hingga berita ini di tulis, klarifikasi resmi dari Dinas Perkim Kabupaten Tangerang maupun pihak pelaksana proyek masih di perlukan. Redaksi membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab. (Rumadi)

Berita Populer

01

Pembangunan SMP Negeri 5 Curug Tertunda, Oknum Perangkat Desa Diduga Lakukan Pemerasan

02

Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Gelar Rakernis 2025, Wujudkan Sinergi dan Profesionalitas Polisi Satwa

03

Keluarga Besar Persaudaraan Pencak Silat Sin Lam Ba Gintung

04

Integritas Gubernur Banten Diuji dalam Proses Pengisian Jabatan Sekda

05

Kabupaten Tangerang Cetak Rekor! Investasi 2024 Tembus Rp26,2 Triliun

Kalender

November 2026
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30