BBS.COM | TANGERANG – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi program Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Yang memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga pinjaman sebesar 4 persen.
Program tersebut di nilai sebagai terobosan pemerintah daerah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Sekaligus berpotensi menjadi model kebijakan yang dapat di terapkan oleh daerah lain di Indonesia.
Apresiasi itu di sampaikan Saleh saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dalam rangka pengawasan akses pembiayaan dan permodalan UMKM. Serta ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).
“UPDB ini adalah dana milik pemerintah daerah yang di berikan kepada masyarakat dengan bunga hanya 4 persen. Saya kira ini sangat baik dan perlu di contoh oleh pemerintah-pemerintah daerah lain yang belum memiliki program serupa,” kata Saleh di Ruang Rapat Wareng, Gedung Setda Kabupaten Tangerang.
Menurut dia, UPDB merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membantu pelaku usaha mendapatkan pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Skema dana bergulir tersebut juga di nilai memiliki keberlanjutan. di arena dana yang telah di pinjamkan dapat di kembalikan dan di salurkan kembali kepada masyarakat lainnya.
Saleh mendorong Pemkab Tangerang meningkatkan kapasitas pendanaan UPDB agar jangkauan penerima manfaat semakin luas.
“Ini menjadi contoh yang menarik dan baik. Uangnya tidak hilang, karena di pinjamkan dan nantinya kembali lagi kepada masyarakat. Bahkan pemerintah daerah juga memperoleh hasil dari bunga 4 persen tersebut. Saya kira ini contoh bagaimana pemerintah ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saleh juga menyoroti realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan laporan sejumlah perbankan, penyaluran KUR di daerah tersebut telah melampaui kuota yang di tetapkan pemerintah.
Salah satunya Bank BRI yang di laporkan telah mencapai realisasi lebih dari 158 persen dari kuota yang di berikan.
Meski demikian, Saleh mengingatkan agar akses pembiayaan tidak hanya di nikmati pelaku usaha yang sudah berkembang. Pemerintah dan lembaga perbankan di harapkan membuka kesempatan lebih luas bagi wirausaha baru agar dapat mengembangkan usaha sejak tahap awal.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan. Yakni, kepada calon penerima pembiayaan, termasuk membantu penyusunan proposal pengajuan kredit.
“Pemerintah daerah di harapkan turut memberikan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan, terutama dalam membantu masyarakat menyiapkan proposal pengajuan pembiayaan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan UPDB merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan permodalan masyarakat. Terutama pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kapasitas dan skala usahanya.
Melalui program tersebut, Pemkab Tangerang memberikan pinjaman lunak dengan bunga sebesar 4 persen agar pelaku usaha memiliki akses pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Ini merupakan program kami untuk memfasilitasi dan membantu pelaku-pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan. Kami memberikan pinjaman lunak dengan bunga hanya 4 persen. Sehingga mereka bisa lebih leluasa menjalankan aktivitas usahanya, meningkatkan produksi, dan mengembangkan usahanya,” ujar Maesyal.
Menurut Maesyal, penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Tetapi juga memiliki dampak terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.
Ketika usaha berkembang, para pelaku UMKM di harapkan mampu memperluas kegiatan produksi dan merekrut tenaga kerja baru.
Ia menilai dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM menjadi penting, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 3,5 juta jiwa. Pengembangan UMKM dan penciptaan wirausaha baru di harapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas kesempatan kerja. Terutama bagi masyarakat yang belum terserap sektor industri maupun pekerjaan formal.
Maesyal menjelaskan, program UPDB telah berjalan sejak di rinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan hingga kini terus di lanjutkan serta di kembangkan.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Tangerang memberikan kemudahan persyaratan pembiayaan. Pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman di bawah Rp25 juta dapat mengakses pembiayaan tanpa agunan. Sementara pinjaman di atas Rp25 juta di kenakan persyaratan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi dorongan Komisi VII DPR RI untuk meningkatkan kapasitas pendanaan UPDB. Maesyal menyatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan penambahan anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami tentu berharap semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan permodalan. Namun, penambahan kapasitas anggarannya akan kita lihat dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Pemkab Tangerang berharap keberadaan UPDB, dukungan penyaluran KUR. Serta berbagai program pembinaan UMKM dapat memperkuat ekosistem usaha masyarakat, mendorong lahirnya wirausaha baru. Dan menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. ( Sul)

