BBS.COM | BANTEN – Pj Sekda Banten Tekankan Pentingnya Edukasi Kesiapsiagaan Bencana. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026. Acara ini berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, KP3B Curug, Kota Serang.
Dalam forum tersebut, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, edukasi tentang potensi ancaman bencana dan langkah-langkah mitigasi menjadi hal yang sangat penting.
“Forum ini bertujuan untuk merumuskan strategi edukasi dan mitigasi bencana secara efektif. BPBD harus hadir dalam sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami risiko di wilayahnya dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” ujar Nana.
Edukasi Kesiapsiagaan: Peran Masyarakat dan Aparat Harus Seimbang
Dalam paparannya, Nana menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya tugas pemerintah dan aparat. Masyarakat juga harus di berikan pemahaman tentang potensi ancaman bencana dan bagaimana cara meresponsnya dengan cepat dan tepat.
“Kesiapsiagaan tidak hanya pada aparat, tetapi juga masyarakat. Masyarakat harus memahami potensi bencana yang ada di sekitarnya, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, maupun bencana industri akibat kegiatan manufaktur dan kimia,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antar-stakeholder dalam mitigasi bencana. Mulai dari TNI, Polri, relawan, aktivis, pemerintah kabupaten/kota, hingga pelaku usaha harus terlibat aktif dalam penyusunan strategi dan simulasi bencana.
“Semua pihak harus terlibat dalam proses edukasi dan pencegahan bencana. Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa meminimalisasi dampak bencana yang mungkin terjadi di masa depan,” tambahnya.
Teknologi Digital dan AI dalam Deteksi Dini Bencana
Selain edukasi, Nana juga menyoroti peran teknologi dalam mitigasi bencana. Menurutnya, dengan perkembangan Artificial Intelligence (AI), CCTV pemantauan, dan Early Warning System (EWS), risiko bencana bisa lebih cepat di prediksi dan di tanggulangi.
“Hari ini, kerja-kerja mitigasi bencana sudah harus berbasis teknologi informasi. Kita bisa menggunakan CCTV untuk memantau wilayah rawan, seismograf untuk mendeteksi gempa, serta AI untuk menganalisis data cuaca dan aktivitas geologi,” jelas Nana.
Menurutnya, teknologi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time.
“Dengan adanya sistem peringatan dini yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, mereka akan lebih cepat tanggap dalam menghadapi potensi bencana,” tambahnya.
BPBD Banten Perkuat Sinergi dalam Penanggulangan Bencana
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, menegaskan bahwa program kerja BPBD akan terus di sesuaikan dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Ia menjelaskan bahwa program penanggulangan bencana terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu:
- Pra-bencana (kesiapsiagaan dan mitigasi)
- Kedaruratan dan evakuasi
- Rehabilitasi dan rekonstruksi
“Kami bersyukur bahwa selama ini sinergi antara BPBD, TNI, Polri, relawan, dan stakeholder lainnya sudah berjalan baik. Ini terbukti dari bagaimana kita bekerja sama saat terjadi bencana, baik dalam evakuasi maupun pemulihan,” ujar Nana Suryana.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa BPBD secara rutin mengadakan apel kesiapsiagaan, simulasi gladi bencana, serta pelatihan bersama dengan berbagai instansi. Langkah ini di lakukan agar setiap pihak siap siaga dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
