BBS.COM | BANTEN –Pemuda Banten Tolak Relokasi Badak Jawa. Rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon. (TNUK) Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat sipil di Banten.
Penolakan tersebut di sampaikan Ketua Pemuda Persatuan Ummat Islam (PUI) Provinsi Banten. Boboy Ringgo, bersama Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Banten, Ahmad Taufiq Jamaludin. Keduanya meminta pemerintah mengutamakan perlindungan habitat asli Badak Jawa di bandingkan membuka opsi pemindahan satwa yang terancam punah tersebut.
Wacana relokasi mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo dalam forum Konferensi Perubahan Iklim PBB. (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Gagasan tersebut di latarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, khususnya potensi gempa bumi, letusan Gunung Anak Krakatau. Dan tsunami Selat Sunda yang dapat mengancam kelangsungan populasi Badak Jawa di Ujung Kulon.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebelumnya menjelaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua Badak Jawa telah menjadi bagian dari kajian ilmiah sejak dekade 1980-an. Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa kesesuaian Alas Purwo sebagai habitat baru masih membutuhkan penelitian dan penilaian menyeluruh.
Ketua Pemuda PUI Banten, Boboy Ringgo, menilai rencana tersebut tidak boleh di putuskan hanya berdasarkan pertimbangan mitigasi bencana tanpa memperhitungkan risiko ekologis dan keselamatan satwa.
Menurutnya, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan bagian dari kekayaan hayati Indonesia sekaligus identitas dan kebanggaan masyarakat Banten.
“Badak Jawa adalah warisan alam Indonesia sekaligus kebanggaan masyarakat Banten. Jangan sampai upaya penyelamatan atas nama mitigasi bencana justru mengabaikan keberlanjutan habitat asli dan keselamatan satwa itu sendiri,” kata Boboy dalam keterangannya.
Ia juga mengingatkan pengalaman kematian Badak Jawa bernama Musofa pada November 2025. Setelah menjalani proses translokasi di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurut Boboy, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mempertimbangkan pemindahan satwa dalam jumlah lebih besar. Terlebih ke kawasan yang berbeda secara geografis dan ekologis.
“Ketika menghadapi aset langka yang jumlahnya tinggal hitungan jari dan sudah terbukti bisa berkembang biak di rumahnya sendiri. Memperbaiki dan mengamankan rumahnya jauh lebih rasional daripada mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam perjalanan pindah ke rumah baru yang belum tentu cocok,” ujarnya.
Boboy menegaskan, pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan perlindungan habitat, pengawasan kawasan, serta pengelolaan ekosistem Ujung Kulon secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan satwa merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.
“Islam mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki hak untuk dijaga dan tidak boleh di perlakukan secara sewenang-wenang. Rasulullah SAW pun mengajarkan kasih sayang terhadap seluruh makhluk. Menjaga Badak Jawa dan keseimbangan alam di Ujung Kulon adalah bagian dari nilai kemanusiaan dan keimanan kita,” tuturnya.
Desak Transparansi Kajian dan Penguatan Mitigasi Bencana
Sementara itu, Ketua Relawan TIK Banten Ahmad Taufiq Jamaludin meminta pemerintah membuka seluruh hasil kajian ilmiah yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan relokasi.
Ia menilai keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup salah satu satwa paling langka di dunia harus di dasarkan pada data yang dapat di pertanggungjawabkan dan di ketahui publik.
“Di era keterbukaan informasi saat ini. Kebijakan konservasi satwa paling langka di dunia tidak bisa hanya berbasis asumsi atau kekhawatiran semata. Pemerintah harus membuka secara transparan data kajian risiko bencana, daya dukung ekologis. Serta peta jalan perlindungan TNUK kepada publik,” kata Taufiq.
Menurutnya, ancaman bencana di kawasan Ujung Kulon semestinya di jawab. Melalui penguatan sistem mitigasi, bukan semata-mata dengan memindahkan satwa dari habitat aslinya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini bencana (early warning system),. Pengawasan kawasan berbasis teknologi digital, serta pemantauan kondisi ekosistem secara berkelanjutan.
“Masyarakat Banten berhak mendapatkan informasi yang utuh dan akurat. Kami mendesak agar penguatan mitigasi bencana dan perlindungan hutan Ujung Kulon yang telah berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO. Ini menjadi prioritas utama, bukan justru memindahkan ikon kebanggaan daerah ke luar Banten,” ujarnya.
Taufiq juga mengingatkan bahwa Badak Jawa merupakan satwa yang sangat sensitif terhadap gangguan manusia. Proses penangkapan, pembiusan, penanganan, dan pemindahan berpotensi menimbulkan stres fisiologis serius, termasuk capture myopathy. Yang dalam kondisi tertentu dapat menyebabkan kematian.
Ia meminta pemerintah tidak menjadikan wacana relokasi sebagai kebijakan yang di uji coba tanpa kepastian ilmiah mengenai keselamatan satwa.
“Mohon maaf Pemerintah Republik Indonesia, kami mohon hentikan wacana ini. Jangan gunakan strategi test the water, karena ini mengerikan, taruhannya kepunahan. Lebih baik kita semua memikirkan rumah yang ada daripada pindah dan beli rumah baru. Perbaiki dan lindungi habitat sebaik-baiknya, itu akan jauh lebih ekonomis dan masuk akal di banding relokasi,” tegasnya.
Terkait berkembangnya isu penetapan perairan Ujung Kulon sebagai wilayah area tambang sejak Februari 2026. Taufiq meminta masyarakat tetap kritis dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai keterkaitan berbagai isu tersebut dengan wacana relokasi.
Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan kelestarian kawasan konservasi Ujung Kulon dan keselamatan populasi Badak Jawa.
Sampaikan Empat Tuntutan kepada Pemerintah Pusat
Atas dasar pertimbangan ekologis, keselamatan satwa, keterbukaan informasi, dan kepentingan masyarakat daerah. Pemuda PUI dan Relawan TIK Banten menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah pusat.
Pertama, mengkaji ulang rencana relokasi Badak Jawa. Termasuk membatalkan atau meninjau kembali wacana pemindahan. Pebagian populasi dari Taman Nasional Ujung Kulon ke luar Provinsi Banten.
Kedua, memprioritaskan perlindungan habitat asli. Melalui penguatan pengamanan kawasan, peningkatan anggaran konservasi, pemanfaatan teknologi, dan sistem mitigasi bencana.
Ketiga, membuka secara transparan seluruh kajian ilmiah yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan. Termasuk analisis risiko bencana, daya dukung ekologis, kesesuaian habitat. Serta risiko terhadap keselamatan satwa.
Keempat, melibatkan masyarakat lokal, ulama, akademisi, organisasi kepemudaan, pegiat literasi digital, dan pemerhati lingkungan di Banten. Dalam proses perumusan kebijakan terkait masa depan Taman Nasional Ujung Kulon.
Keduanya berharap pemerintah menjadikan keselamatan Badak Jawa dan keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan konservasi.
Menurut mereka, upaya menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan harus di lakukan melalui pendekatan yang terukur, transparan. Dan berbasis ilmu pengetahuan, dengan tetap memperhatikan keselamatan satwa serta kepentingan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.(Sul)

