BBS.COM | SEPATAN TIMUR, TANGERANG – Pembangunan Paving Block di Kampung Tempe, Kabupaten Tangerang Diduga Bermasalah: Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan. Pembangunan paving block di Kampung Tempe, RW 004, Desa Jatimulya, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan karena di duga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dugaan penyimpangan ini dapat berakibat pada berbagai konsekuensi negatif, baik bagi infrastruktur, masyarakat, maupun pemerintah daerah.
Dampak Negatif Pembangunan yang Tidak Sesuai Spesifikasi
1. Kerusakan Infrastruktur Lebih Cepat
Paving block yang tidak memenuhi standar kualitas, seperti material yang kurang baik, ketebalan yang tidak sesuai, atau teknik pemasangan yang keliru, akan lebih cepat rusak. Kondisi ini berakibat pada kebutuhan perbaikan atau penggantian dalam waktu singkat, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran negara dan mengurangi masa pakai infrastruktur.
2. Ketidaknyamanan dan Risiko bagi Pengguna Jalan
Permukaan jalan yang tidak rata akibat pemasangan paving block berkualitas buruk dapat menimbulkan risiko bagi pejalan kaki dan pengendara. Jalan yang bergelombang atau licin bisa meningkatkan potensi kecelakaan, mengurangi kenyamanan pengguna jalan, serta menghambat mobilitas warga setempat.
3. Menurunnya Kepercayaan Publik
Proyek infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi mencerminkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Jika dugaan ini benar, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pihak terkait akan menurun, yang dapat berdampak pada legitimasi kebijakan pembangunan selanjutnya.
4. Potensi Sanksi Hukum bagi Pihak yang Bertanggung Jawab
Jika terbukti ada penyimpangan anggaran dan kerugian negara, pihak yang bertanggung jawab dapat di kenakan sanksi hukum. Hal ini bisa berupa sanksi administratif, pidana, hingga pencabutan izin usaha bagi kontraktor yang terlibat. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga bisa menghadapi tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.
5. Tujuan Pembangunan Tidak Tercapai
Pembangunan paving block seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, jika proyek ini tidak memenuhi standar, maka manfaatnya bagi masyarakat menjadi tidak optimal. Anggaran yang telah di alokasikan pun menjadi kurang efektif dan efisien.
Perlunya Transparansi dan Pengawasan Ketat
Aktivis Kabupaten Tangerang, Jasmari Andari, menekankan pentingnya sistem anggaran berbasis kinerja serta pengendalian ketat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Sistem ini mengharuskan adanya perencanaan matang, pengawasan intensif, dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam proyek.
Untuk itu, investigasi lebih lanjut sangat di perlukan guna mengungkap penyebab ketidaksesuaian spesifikasi dalam pembangunan paving block ini. Jika di temukan adanya unsur penyimpangan, pihak berwenang harus menindak tegas oknum yang bertanggung jawab guna mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
Keengganan Pihak Pengawas Menanggapi Dugaan Penyimpangan
Sikap enggan dari Stap Pengawas Hendrik, yang tidak memberikan keterangan melalui telepon WhatsApp terkait proyek ini, semakin menambah kecurigaan publik. Keengganan tersebut dapat menimbulkan beberapa interpretasi, antara lain:
- Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai pejabat pengawas, Hendrik seharusnya memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat. Sikap tertutup hanya akan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang di sembunyikan dalam proyek ini. - Adanya Dugaan Penyimpangan
Jika proyek ini di laksanakan sesuai standar, seharusnya tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi. Sikap bungkam justru memicu kecurigaan bahwa terjadi penyimpangan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek tersebut. - Ketidakmampuan Memberikan Penjelasan
Kemungkinan lain adalah bahwa pihak pengawas kecamatan Sepatan Timur tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak memahami secara menyeluruh pelaksanaan proyek ini. Jika benar demikian, maka hal ini mencerminkan buruknya sistem pengawasan dalam proyek infrastruktur daerah.
Solusi untuk Mencegah Penyimpangan di Masa Depan
Agar kejadian serupa tidak terulang, perlu adanya langkah-langkah konkret dalam sistem pengelolaan proyek infrastruktur, di antaranya:
- Meningkatkan Transparansi – Pemerintah harus menyediakan akses informasi yang jelas dan terbuka bagi masyarakat mengenai proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran negara.
- Memperketat Pengawasan – Pengawasan oleh pihak independen, serta keterlibatan masyarakat dalam memantau proyek, dapat mengurangi risiko kecurangan.
- Sanksi Tegas bagi Pelanggar – Pihak yang terbukti melakukan penyimpangan harus diberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera.
- Sistem Pelaporan Masyarakat – Masyarakat harus diberi ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan proyek infrastruktur tanpa takut akan intimidasi.
(Herman Arab/ Red)
