BBS.COM | TANGERANG – Dugaan tindakan intimidasi oleh sejumlah penagih utang atau debt collector. Terhadap seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan. Korban berinisial KM, warga Serang, mengaku mengalami pengejaran, pemepetan. Hingga penghadangan sebanyak tiga kali di lokasi berbeda saat melintas di jalur Tangerang–Jakarta, Selasa (10/11/2026).
KM mengaku peristiwa tersebut membuatnya mengalami trauma karena tindakan yang di duga di lakukan sejumlah orang itu di nilai membahayakan keselamatan dirinya maupun pengguna jalan lainnya.
Menurut penuturan KM, rangkaian kejadian bermula ketika sepeda motor yang dikendarainya dipepet oleh sejumlah orang di wilayah Balaraja. Mereka diduga berupaya menghentikan laju kendaraan secara mendadak.
Penghadangan serupa, kata KM, kembali terjadi di wilayah Cikupa. Kali ini, sejumlah orang disebut menghadang kendaraannya dari arah depan.
Peristiwa ketiga dilaporkan terjadi di kawasan Citra Raya. KM mengaku kembali mengalami tindakan yang dinilainya sebagai intimidasi oleh orang-orang yang diduga merupakan penagih utang.
“Saya sangat syok dan trauma. Posisi motor sedang berjalan normal di jalan raya, tiba-tiba mereka mencegat dan menghadang dari depan secara mendadak. Cara-cara mereka tidak beretika dan membahayakan. Padahal, sisa cicilan saya tinggal satu bulan lagi,” ujar KM.
Sisa Angsuran Disebut Tinggal Satu Bulan
Sepeda motor yang menjadi objek permasalahan tersebut merupakan Honda dengan nomor polisi A 5413 IC. Berdasarkan keterangan korban, kendaraan itu masih dalam pembiayaan ADIRA Finance Cabang Cilegon Ahmad Yani, dengan sisa masa angsuran satu bulan.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai prosedur penagihan dan penarikan kendaraan yang dil akukan oleh pihak-pihak. Yang mengatasnamakan atau di duga bertindak sebagai petugas penagihan perusahaan pembiayaan.
Hingga berita ini di susun, belum terdapat keterangan resmi mengenai identitas orang-orang yang di duga terlibat maupun status penugasan mereka dari perusahaan pembiayaan terkait.
Eksekusi Jaminan Fidusia Harus Sesuai Ketentuan Hukum
Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, penagihan maupun eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat di lakukan secara sewenang-wenang.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus di lakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ketentuan tersebut di perjelas melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.
Selain itu, perusahaan pembiayaan juga wajib memperhatikan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Dengan demikian, kewajiban debitur untuk membayar angsuran tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada petugas penagihan untuk melakukan intimidasi, ancaman, pemaksaan, atau tindakan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Apabila terdapat dugaan tindak pidana dalam proses penagihan, tindakan tersebut dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
ADIRA Finance Diminta Berikan Klarifikasi
Menyikapi kejadian tersebut, keluarga korban bersama jaringan aliansi meminta manajemen ADIRA Finance Cabang Cilegon Ahmad Yani memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan penghadangan yang dialami KM.
Mereka juga mendesak perusahaan melakukan evaluasi terhadap mekanisme penagihan, termasuk menelusuri identitas pihak-pihak yang terlibat, legalitas penugasan, serta hubungan kerja atau kemitraan dengan pihak ketiga.
Salah satu hal yang perlu di pastikan adalah apakah orang-orang yang di duga melakukan penghadangan tersebut merupakan petugas resmi atau mitra penagihan yang mendapat penugasan dari perusahaan.
Klarifikasi perusahaan dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan prinsip perlindungan konsumen.
Polisi Diharapkan Menelusuri Dugaan Penghadangan
Keluarga korban dan jaringan aliansi juga meminta Kapolresta Tangerang beserta jajarannya menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan penghadangan tersebut.
Aparat kepolisian diharapkan dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, memeriksa saksi, menelusuri bukti pendukung, serta mengkaji kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum dalam rangkaian kejadian tersebut.
Penanganan kasus ini dinilai penting agar aktivitas penagihan kewajiban pembiayaan tidak berkembang menjadi tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, hak perusahaan pembiayaan untuk menagih kewajiban konsumen tetap harus dijalankan melalui prosedur yang sah dan menghormati hak-hak konsumen.
Hingga berita ini diterbitkan, masih memerlukan konfirmasi resmi dari manajemen ADIRA Finance Cabang Cilegon Ahmad Yani maupun pihak kepolisian terkait dugaan peristiwa tersebut.**
