BBS.COM | ANGERANG, Jumat 30 Oktober 2026 – Proyek Saluran Cisoka Disorot, CV Putra Utama Diduga Gunakan Batu Bekas Bongkaran. Sehingga menjadi perhatian masyarakat. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai anggaran Rp198.174.000 itu diduga mengalami sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
Proyek yang berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang tersebut. Pelaksana oleh CV Putra Utama.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terdapat sejumlah aspek pekerjaan yang dipertanyakan, mulai dari penggunaan material, metode pemasangan batu kali, kualitas adukan mortar ingga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan kembali batu kali hasil bongkaran bangunan lama untuk konstruksi saluran baru.
Material bekas tersebut diduga dipasang kembali dan dicampur dengan batu baru. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian material yang digunakan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan dalam dokumen kontrak.
Sejumlah warga yang menyaksikan proses pengerjaan mengaku keberatan dengan dugaan penggunaan material bekas tersebut.
“Waktu kami melihat pekerjaan, batu lama hasil bongkaran dipasang kembali dan dicampur dengan batu baru. Kami juga mempertanyakan kualitas adukan pasir dan semennya. Kami berharap pekerjaan ini diperiksa dan dievaluasi oleh dinas terkait,” ujar seorang warga.
Selain persoalan material, beberapa tahapan pekerjaan juga dinilai perlu mendapat pemeriksaan teknis. Di antaranya kondisi landasan pondasi bawah, penggunaan mortar sebagai perekat, komposisi campuran pasir dan semen, serta kualitas pemasangan batu kali pada bagian pondasi.
Penerapan alat pelindung diri (APD) dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga menjadi aspek yang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan keselamatan konstruksi.
Jika tidak ditangani sesuai standar teknis, ketidaksesuaian pada pekerjaan pondasi dan pasangan batu berpotensi memengaruhi kualitas serta ketahanan bangunan saluran.
Pengawasan PPTK dan Konsultan Dipertanyakan
Munculnya sejumlah dugaan tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan konsultan pengawas.
Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta ketentuan kontrak.
Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan laporan progres pekerjaan. Kondisi fisik di lapangan, kualitas material, metode pelaksanaan, dan volume pekerjaan juga perlu diperiksa secara langsung.
Dengan demikian, setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum proyek dinyatakan selesai.
Warga Minta DBMSDA Lakukan Pemeriksaan
Masyarakat meminta DBMSDA Kabupaten Tangerang segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek rehabilitasi saluran tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian material yang digunakan, volume pekerjaan, kualitas pasangan batu kali, kondisi pondasi, komposisi mortar, serta penerapan standar keselamatan konstruksi.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya material atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, kontraktor pelaksana diharapkan segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi penggunaan anggaran daerah juga menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, setiap proyek yang dibiayai APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun kualitas hasil pekerjaan.
Masyarakat berharap dinas terkait tidak hanya mengandalkan laporan pelaksanaan proyek, tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi dari CV Putra Utama, PPTK, konsultan pengawas, maupun DBMSDA Kabupaten Tangerang mengenai dugaan ketidaksesuaian tersebut.
Konfirmasi kepada seluruh pihak terkait masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai penggunaan material, metode pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, serta kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen kontrak.
Hasil pemeriksaan teknis dari instansi berwenang nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai kondisi sebenarnya dari pelaksanaan proyek tersebut. (Rum)
