BBS.COM | TANGERANG, Kamis 24 Septebwr 2026 – Sorotan terhadap pekerjaan rekonstruksi Jalan Patra Manggala–Jambu yang bersumber dari APBD 2026 berlanjut. Setelah muncul dugaan sejumlah pekerjaan tidak sesuai dengan gambar teknis, RAB, dan kontrak, aktivis Tangerang. Meminta instansi terkait membuka data dan melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan tersebut.
Aktivis Tangerang, Jamasari, mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kondisi pekerjaan di lapangan benar-benar sesuai dengan perencanaan. Dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
Menurut dia, sejumlah parameter penting tidak cukup dinilai melalui pengamatan kasatmata. Kekuatan struktur jalan, misalnya, perlu dikaitkan dengan hasil pengukuran dan pengujian teknis, termasuk ketebalan perkerasan, kualitas beton. Kondisi lapisan pondasi, CBR tanah dasar, serta tingkat kepadatan sesuai persyaratan pekerjaan.
“Kalau memang semuanya sesuai, justru pemeriksaan teknis akan menjadi bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak. Karena itu kami meminta dilakukan verifikasi secara terbuka dan objektif,” ujar Jamasari.
Ia kembali mempertanyakan beberapa bagian pekerjaan, mulai dari kedalaman pembongkaran beton lama, material hasil bongkaran lapis pondasi agregat, CBR. Dan pemadatan, pekerjaan LC dan beton, hingga pemasangan besi dowel dan tulangan.
Jamasari juga meminta penjelasan mengenai pemasangan plastik atau lapisan pemisah yang disebut tidak dilakukan secara penuh di sejumlah bagian pekerjaan.
Selain kondisi fisik, dokumen pelaksanaan pekerjaan juga dinilai perlu diperiksa. Di antaranya gambar kerja, RAB, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, laporan harian dan mingguan, hasil pengujian material. Berita acara pengukuran, serta dokumen pembayaran pekerjaan.
Sorotan juga diarahkan kepada PPK dan konsultan pengawas. Jamasari meminta keduanya menjelaskan bentuk pengawasan yang telah dilakukan, termasuk hasil pengukuran dan pengujian terhadap setiap tahapan pekerjaan.
“PPK dan konsultan pengawas harus bisa menunjukkan dasar bahwa pekerjaan yang diawasi telah memenuhi spesifikasi. Kalau ada perbedaan antara kondisi lapangan dan kontrak, harus dijelaskan bagaimana tindak lanjutnya,” katanya.
Ia juga meminta PA/KPA memastikan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai kewenangan. Serta seluruh pembayaran didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting mengingat pekerjaan menggunakan anggaran publik. Hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah pekerjaan telah memenuhi kontrak atau terdapat bagian yang perlu diperbaiki.Maupun ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Hingga berita ini ditulis, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan masih memerlukan verifikasi resmi.PPK, PA/KPA, konsultan pengawas, dan CV Daya Multi Kraesi selaku penyedia jasa diminta memberikan klarifikasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
(Iim imadudin)
