BBS.COM | TANGERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Kategori terbaik se-Jawa Bali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026. Serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Maesyal mengungkapkan rasa syukur. Stas penghargaan yang diterima Pemkab Tangerang.Menurut dia, penghargaan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transformasi layanan digital keuangan.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD kategori terbaik se-Jawa Bali. Dari Bapak Menko Bidang Perekonomian juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri,” ujar Maesyal.
Ia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Maesyal juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Menurut Maesyal, digitalisasi layanan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi kewajiban pajak. Sekaligus melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda.
Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai aplikasi dan kanal pembayaran yang telah disediakan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi dan kemudahan dari sistem ini bisa dirasakan langsung masyarakat.Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” imbuhnya.
Perkuat sinergi pusat dan daerah
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Pengendalian Inflasi dan P2DD menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Sinergi tersebut.Diperlukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah.
“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil,” ujar Airlangga.
Pemerintah pusat, lanjut dia, juga akan memperkuat sejumlah program untuk menjaga pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Program tersebut antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga bagi 27,13 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan beras 10 kilogram per bulan. Bagi 33,2 juta penerima yang dilanjutkan hingga Desember 2026. Serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pelaksanaan GPM.Dilakukan bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah saat ini terus mengembangkan peran pemerintah daerah. Untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, menjaga belanja daerah, dan menstimulasi sektor swasta.
Langkah tersebut.Diharapkan dapat menjaga sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Selanjutnya adalah mempermudah perizinan dalam rangka untuk memperkuat investasi. Dan bagaimana mendorong hilirisasi daerah dengan ide-ide kreatif daerah. Sehingga ada potensi ekspor kita dari daerah untuk ke luar,” kata Tito.
Menurut Tito. Peningkatan ekspor dari daerah diharapkan dapat turut memperkuat kinerja ekspor nasional.
*Red
