BBS.COM | PRABUMULIH — Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD Kota Prabumulih di Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih satu pekan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen penerapan prinsip efisiensi anggaran. Di tengah masih adanya berbagai kebutuhan masyarakat yang mendesak.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kegiatan Bimtek tersebut diduga menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah.Namun, hingga Kamis (3/9/2026).Belum terdapat penjelasan resmi mengenai besaran anggaran yang digunakan, sumber pembiayaan, jumlah peserta, pihak penyelenggara.Materi kegiatan, maupun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Bimtek tersebut.
Sorotan publik semakin menguat karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah dorongan pemerintah pusat maupun daerah. Untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan. Hingga kesulitan memperoleh air bersih di sejumlah wilayah.
Secara normatif, Bimtek merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, setiap kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD) semestinya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif.Dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Publik berhak memperoleh informasi. Mengenai besaran anggaran yang digunakan, sumber pembiayaan, pihak penyelenggara, jumlah peserta.Materi yang diberikan, serta manfaat dan output konkret yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.
Untuk memperoleh kejelasan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Prabumulih dan Kepala Bagian Persidangan DPRD Prabumulih. Sejumlah pertanyaan telah disampaikan, di antaranya mengenai nilai anggaran, sumber pembiayaan, lokasi kegiatan, jumlah peserta. Pihak penyelenggara, materi Bimtek, serta tujuan dan hasil yang ingin dicapai.
Namun, hingga siaran pers ini disusun, belum terdapat tanggapan maupun penjelasan resmi dari pihak terkait.
Masyarakat pun berharap DPRD Kota Prabumulih dapat memberikan klarifikasi secara terbuka untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di ruang publik. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Pada akhirnya. erhatian publik bukan semata-mata tertuju pada berapa besar biaya yang dikeluarkan, tetapi juga pada sejauh mana kegiatan tersebut. Memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja anggota DPRD dan pelayanan kepada masyarakat.
Publik menunggu penjelasan resmi. Mengenai anggaran, pelaksanaan, serta output Bimtek tersebut. Agar penggunaan APBD dapat dipastikan berjalan transparan, akuntabel. Dan selaras dengan semangat efisiensi anggaran.
(Suheli)
