BBS.COM | TANGERANG — DPRD Kabupaten Tangerang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan peran lembaga keuangan milik daerah sebagai upaya memperluas akses permodalan bagi masyarakat. Langkah tersebut.Dinilai dapat membantu meningkatkan daya beli sekaligus menekan angka kemiskinan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki sejumlah instrumen. Pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha mikro sesuai kebutuhan modal. Menurut dia, skema tersebut. Juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat. Terhadap pinjaman online ilegal maupun pembiayaan informal.
“Pemerintah daerah hadir melalui kebijakan pembiayaan ini. Kita memiliki Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), koperasi, hingga Usaha Bersama Komunitas Desa (UBKD). Pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan permodalan masyarakat,” kata Kholid. Saat membuka Rapat Kerja Media Center DPRD Kabupaten Tangerang di Pandeglang, Banten, Minggu (2/8/2026).
Menurut Kholid, lembaga-lembaga tersebut.Dibentuk untuk menjangkau pelaku usaha mikro, pedagang pasar, dan masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan produktif. Namun. Ia menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal. Melainkan juga pengelolaan keuangan oleh penerima manfaat.
Ia mengungkapkan masih ditemukan penerima pembiayaan yang menggunakan modal usaha untuk kebutuhan konsumtif sehingga tujuan peningkatan usaha tidak tercapai.
“Sering kali modal yang diberikan bukan dipakai untuk menambah volume usaha, tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Akibatnya, kondisi keuangan mereka justru semakin terpuruk,” ujarnya.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat pendampingan, edukasi, dan pengawasan agar dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
Kholid juga mengajak media massa berperan aktif menyosialisasikan keberadaan lembaga keuangan resmi milik daerah kepada masyarakat. Menurut dia, penyebaran informasi yang tepat dapat memperluas pemanfaatan akses pembiayaan yang aman dan terjangkau.
Ia menambahkan, penguatan fungsi lembaga keuangan daerah merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“Target akhirnya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Tangerang,” kata Kholid. (Nida)
