BBS.COM | JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan transformasi digital. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan digitalisasi pengelolaan keuangan telah menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah. Dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Fatoni saat peluncuran SP2D Online dan KKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Yang digelar secara daring dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (8/7/2026).
“Kami mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kami juga mengapresiasi Bank Papua yang aktif mendukung implementasi SP2D Online dan KKPD. Sebagai bagian dari percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah,” kata Fatoni.
Menurut dia, implementasi SP2D Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memungkinkan proses pencairan dana. Dilakukan secara real time, lebih cepat, tanpa dokumen kertas (paperless),. Serta mengikuti standar administrasi yang seragam.
Selain mempercepat pencairan anggaran. Sistem tersebut juga dinilai mampu mengurangi potensi kesalahan administrasi. Sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Fatoni menjelaskan, penerapan KKPD. Juga menjadi bagian dari transformasi menuju sistem transaksi pemerintahan non-tunai (cashless government). Melalui mekanisme tersebut. Transaksi pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih aman, terukur, dan efisien.
Ia menambahkan, implementasi KKPD menjadi salah satu indikator dalam penilaian Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Serta pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat.
“Daerah yang mampu merealisasikan APBD secara cepat dan tinggi akan memperoleh penghargaan dari pemerintah. Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah per 11 Juni 2026, sebanyak 284 pemerintah daerah. Telah menerapkan SP2D Online dengan dukungan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah terhubung dengan sistem.
Sementara itu. 481 dari 546 pemerintah daerah, atau sekitar 88,09 persen, telah menetapkan regulasi mengenai KKPD. Dari jumlah tersebut, 278 pemerintah daerah telah memanfaatkan KKPD dalam pelaksanaan transaksi keuangan.
Fatoni menegaskan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi. Tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem tersebut.
Menurut dia. Seluruh perangkat daerah, kuasa pengguna anggaran. Dan bendahara perlu terus meningkatkan kapasitas. Agar mampu mengimplementasikan sistem digital secara optimal.
“Keberhasilan SP2D Online dan KKPD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu beradaptasi, meningkatkan kapasitas. Dan menjalankan sistem ini secara optimal,” kata Fatoni.
Kemendagri berharap implementasi SP2D Online dan KKPD dapat mempercepat realisasi APBD, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui tata kelola keuangan yang semakin modern, transparan, dan akuntabel.**
