BBS.COM | TANGERANG – Proyek peningkatan jalan di RT/RW 09/03 Perumahan Cluster Newgraha Mekarsari Indah, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan publik.
Pekerjaan betonisasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman (DPERKIM). Dengan pagu aspirasi salah satu anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN). Diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Wartawan Dilarang Meliput
Sejumlah jurnalis dan aktivis LSM mengaku dihalangi saat hendak meliput kegiatan proyek tersebut. Mereka bahkan mendapat penolakan dari oknum RT setempat. Yang diduga mengerahkan warga untuk menutup akses lokasi.
“Kami hanya menjalankan perintah dari RT. Katanya tidak boleh ada wartawan atau LSM yang masuk ke lokasi proyek,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Kamis (30/10/2025) malam.
Tindakan pelarangan ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi proyek yang menggunakan dana daerah tersebut.
Diduga Tak Sesuai Spesifikasi
Dari hasil pemantauan lapangan, sejumlah aktivis menduga adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dan spesifikasi. Yang tercantum dalam kontrak, terutama pada ketebalan serta mutu cor beton.
“Kami hanya ingin memastikan penggunaan dana publik sesuai aturan, tapi malah dihadang,” ungkap salah satu aktivis yang turut melakukan pemantauan.
Melanggar UU Pers
Praktik penghalangan terhadap kegiatan jurnalistik ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang menjamin kebebasan wartawan dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada publik.
Dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”
Belum Ada Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek. Maupun Dinas PERKIM Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan. Atau tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan serta laporan penghalangan terhadap jurnalis di lapangan.
Para jurnalis dan aktivis LSM menyerukan agar pihak berwenang segera menindaklanjuti. Dugaan pelanggaran tersebut. Demi menjamin transparansi penggunaan dana publik dan perlindungan kebebasan pers. (**)
