BBS.COM | TANGERANG, Kamis 18 September 2025 – Proyek perbaikan saluran air di Jalan Lingkungan RW 10, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Tengah menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh CV. Wildan Sentosa dengan anggaran Rp 99.783.000 dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 ini. Diduga tidak sesuai dengan standar konstruksi yang semestinya.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, ditemukan berbagai kejanggalan dalam pembangunan turap saluran. Di antaranya, susunan batu yang tidak rapat dan tidak beraturan, banyak celah kosong tanpa adukan semen. Hingga mutu adukan yang terlihat rapuh. Lebih memprihatinkan lagi. Pondasi dasar tampak tidak memadai dan sebagian struktur turap hanya ditumpuk tanpa pengikat kuat. Sehingga sangat rawan retak atau roboh.
Tak hanya itu, komposisi adukan semen dan pasir juga tidak sesuai standar teknis. Adukan terlihat lemah dan tidak mampu merekatkan batu dengan optimal, yang secara langsung menurunkan daya tahan bangunan terhadap tekanan air. Terutama saat musim hujan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada aspek keselamatan kerja. Para pekerja di lokasi tampak tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), yang tentu sangat membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, tidak terlihat adanya pengawas lapangan maupun pelaksana proyek dari pihak kecamatan yang seharusnya bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan.
Suparta, aktivis dari LSM Harapan Rakyat Indonesia Maju (HARIMAU), menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut.
“Kami menilai pekerjaan ini terkesan asal jadi dan jauh dari standar kualitas. Adukan semen tidak sesuai, pondasi tidak jelas, dan pekerja tidak dibekali APD. Belum lagi tidak adanya pengawasan dari pihak kecamatan. Bangunan seperti ini sangat rawan ambruk saat debit air meningkat. Ini jelas merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah,” tegas Suparta.
LSM HARIMAU mendesak pihak kecamatan dan dinas teknis terkait untuk segera melakukan inspeksi. Menghentikan pekerjaan sementara jika diperlukan. Dan menindak tegas kontraktor pelaksana apabila terbukti melakukan pelanggaran teknis.
Proyek ini memiliki volume pekerjaan sepanjang 116 meter dengan lebar 1,25 meter dan waktu pelaksanaan 30 hari kalender. Namun dengan mutu pekerjaan yang buruk, masyarakat khawatir proyek tidak akan bertahan lama dan justru menjadi pemborosan anggaran.
“Pembangunan infrastruktur seharusnya mengutamakan kualitas dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban anggaran,” tutup Suparta.
(Amrizal)
