BBS.COM| SERANG – Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan Tahun Buku 2025 sekaligus agenda tutup buku pada 10–11 Januari 2026 di Hotel Jayakarta Anyer, Kabupaten Serang, Banten.
Kegiatan ini diikuti pengurus UPK, perwakilan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), serta unsur pendamping, dengan agenda pembinaan, evaluasi kinerja, dan pemberian apresiasi kepada kelompok berprestasi.
Ketua UPK DAPM, H. Abdul Hasan, menekankan bahwa LPJ merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir sekaligus pertanggungjawaban moral kepada masyarakat. Ia berharap UPK DAPM dapat menjadi solusi permodalan tanpa agunan bagi warga kurang mampu, membantu menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri mantan Satker PNPM Provinsi Banten, H. Anda, ST., M.Si., dan mantan Faskab Tangerang, Ir. Jamaludin, yang memberikan pengarahan terkait penguatan kelembagaan dan keberlanjutan program dana bergulir. Sebagai bentuk apresiasi, UPK DAPM memberikan hadiah kepada 30 kelompok SPP berupa mesin cuci, kulkas. Dan hadiah lainnya.
Selain itu, digelar Lomba Ngaliwet dalam rangka Hari Ibu. Dengan 11 pemenang juara pertama mendapat Rp1.000.000, juara kedua Rp750.000.Dan juara ketiga Rp500.000. Beserta paket peralatan dan piagam penghargaan.
Anggota Badan Pengawas UPK, Rasim Ar, menekankan pentingnya pengelolaan yang proporsional, akuntabel, dan profesional untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus UPK DAPM atas dedikasi mereka dalam menjaga amanah masyarakat.
Sementara itu, pemenang Juara I Lomba Ngaliwet. Karsiti dari Kelompok Asoka, menyatakan rasa syukur. Dan bangga atas penghargaan yang diterima. Sekaligus mengapresiasi UPK DAPM. Karena kegiatan ini mempererat kebersamaan. Antaranggota kelompok dan memberi ruang bagi kreativitas kelompok SPP.
Melalui kegiatan ini, UPK DAPM Kecamatan Rajeg menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan. Membangun kepercayaan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi warga.
(**/Otg)
