Berita Hukum Kriminal Pemerintahan Politik
Beranda » Berita » Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan

Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan

Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan
Table of Contents+

    BBS.COM | Bangka Belitung – Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan. Pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sorotan publik, terutama terkait pengelolaan aset hasil sitaan. Meski Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita aset bernilai triliunan rupiah, transparansi dalam pemanfaatannya masih menjadi pertanyaan besar.

    Transparansi Dana Sitaan Korupsi: Masyarakat Bangka Belitung Menuntut Kejelasan

    Kurangnya Transparansi Kejagung

    Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Hariri, menilai pemulihan aset korupsi belum maksimal. Ia juga mengkritik kurangnya keterbukaan Kejagung dalam melaporkan alokasi dana sitaan. “Publik berhak tahu ke mana uang ini di alokasikan,” tegasnya dalam pesan tertulis kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

    Dampak Korupsi bagi Bangka Belitung

    Ketua Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM), Subri, menyoroti skandal korupsi mafia timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun. Meski pengungkapan kasus ini di apresiasi, masyarakat Bangka Belitung menuntut kejelasan manfaatnya bagi daerah terdampak.

    “Jangan sampai uangnya hanya masuk ke pusat, sementara daerah yang lingkungannya rusak dan ekonominya terdampak tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya dalam konferensi pers.

    Tuntutan Pengembalian Dana ke Daerah

    Forum BBM mendesak pemerintah pusat agar dana sitaan korupsi mafia timah di kembalikan untuk pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan restorasi lingkungan di Bangka Belitung. Mereka telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan instansi terkait, serta berencana beraudiensi dengan DPR RI dan DPD RI usai Idul Fitri.

    Kelompok Tani Cimoyan Fish Terima Bantuan Bibit Lele dari Pemerintah

    “Kami ingin agar dana hasil korupsi ini tidak hanya terserap di pusat, tetapi juga dikembalikan ke daerah yang menjadi korban,” tegas Subri.

    Pemberantasan Korupsi Harus Berkeadilan

    Pemberantasan korupsi harus lebih dari sekadar penangkapan dan penyitaan aset. Dengan transparansi dan distribusi dana yang adil, keadilan bagi masyarakat terdampak dapat benar-benar terwujud. Pemerintah di harapkan memberikan kepastian terkait pemanfaatan dana sitaan demi kesejahteraan rakyat.

    (Suheli/ M Zen/ KBO Babel)

    Banner Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari Kades Tegal Kunir Lor Mahpudin Kipang

    Berita Populer

    01

    Pembangunan SMP Negeri 5 Curug Tertunda, Oknum Perangkat Desa Diduga Lakukan Pemerasan

    02

    Integritas Gubernur Banten Diuji dalam Proses Pengisian Jabatan Sekda

    03

    Pemkab Tangerang Implementasikan Aplikasi Real Time Pengelolaan Dana Desa

    04

    Kabupaten Tangerang Cetak Rekor! Investasi 2024 Tembus Rp26,2 Triliun

    05

    Pelantikan PJS Rokan Hulu: Perkuat Peran Jurnalis Media Online di Daerah

    Kalender

    Oktober 2025
    S S R K J S M
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031