BBS.COM | SERANG – Rakor TPID & TP2DD Banten: Solusi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi. Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Banten tahun 2025. Acara ini berlangsung di Pendopo Gubernur Banten pada Jumat (7/3/25) dan dibuka langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni.
Kolaborasi TPID dan TP2DD untuk Penguatan Ekonomi Daerah
Dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi tidak bisa di lakukan oleh satu pihak saja. Di perlukan sinergi dan kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia (BI) dan pemerintah daerah.
“Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah sangat penting. Seluruh stakeholder harus berkomitmen, bersinergi, dan berkolaborasi. Terutama, kolaborasi TPID dan TP2DD antara daerah dan BI sangat diperlukan,” ujar Wabup Intan.
Menurutnya, wilayah Tangerang Raya memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital. Oleh karena itu, kerja sama yang kuat antara BI dan pemerintah daerah sangat di perlukan guna mengatasi hambatan tersebut dan memastikan kelancaran ekonomi di daerah.
Strategi Pengendalian Inflasi di Bulan Ramadan dan Idul Fitri
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Andra Nana Supiana, yang turut hadir dalam rakor, mengingatkan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi perhatian khusus selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasokan bahan pokok yang stabil dan harga yang terkendali menjadi faktor utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Stok dan kelancaran pasokan serta harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Hari Raya harus terus dimonitor. Persiapkan dan lakukan langkah-langkah strategis sehingga inflasi tetap terkendali,” tutur Nana.
Dengan adanya koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota di Banten, di harapkan inflasi daerah dapat di kendalikan dengan baik. Sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
Manfaat Digitalisasi Daerah dalam Stabilitas Ekonomi
Selain pengendalian inflasi, digitalisasi daerah juga menjadi perhatian utama dalam rakor ini. Implementasi TP2DD bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di sektor keuangan dan transaksi daerah. Dengan digitalisasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan publik, mempercepat transaksi keuangan. Serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Kolaborasi antara BI dan pemerintah daerah dalam TP2DD di harapkan dapat mempercepat adopsi pembayaran digital. Khususnya di wilayah yang masih mengalami kendala dalam akses layanan keuangan digital.
(Red)
