BBS.COM | BANTEN – Premanisme di Dunia Usaha Ancam Iklim Investasi, DPRD Banten Minta Ketegasan. Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mengapresiasi tindakan cepat dan tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama jajaran Polda Banten dalam menangani aksi premanisme yang meresahkan dunia usaha. Tindakan ini di nilai sebagai langkah penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat di Banten.
Pernyataan tersebut di sampaikan Abraham dalam sebuah forum dialog bertema “Aksi Premanisme di Dunia Usaha yang Mengganggu Serapan Tenaga Kerja” yang di siarkan oleh Jawa Pos TV pada Rabu, 4 Juni 2025. Forum ini di gelar menyusul viralnya kasus oknum pengurus organisasi pengusaha di Kota Cilegon yang kedapatan meminta “jatah proyek” kepada investor asal Tiongkok tanpa mengikuti prosedur tender resmi.
Premanisme Mengancam Iklim Investasi di Banten
Menurut Abraham, aksi semacam itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak citra investasi Indonesia, khususnya di Banten. Ia menegaskan bahwa DPRD Banten mendukung penuh langkah penegakan hukum demi menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bebas dari praktik intimidatif.
“Ketegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa Banten tidak memberi ruang bagi aksi-aksi premanisme di dunia usaha,” tegas Abraham.
Penguatan Regulasi dan Perlindungan UMKM Jadi Prioritas
Abraham juga menyoroti pentingnya regulasi daerah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM dan pekerja informal. DPRD Banten saat ini tengah mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) sebagai bentuk kepastian hukum bagi tenaga kerja sektor informal.
Langkah ini di yakini akan meningkatkan rasa aman bagi investor dan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya di wilayah Banten.
Transformasi Industri dan Kesiapan Tenaga Kerja Lokal
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, dalam forum tersebut menekankan bahwa tren industri telah berubah. Yakni dari padat karya ke arah berbasis teknologi dan digitalisasi. Oleh karena itu, pelatihan keterampilan digital dan bahasa asing bagi generasi muda menjadi fokus utama.
“Kita harus menyiapkan tenaga kerja lokal agar bisa bersaing di era industri 4.0,” ujar Septo.
Solusi Jangka Panjang: Penegakan Hukum dan Komunikasi Terbuka
Sementara itu, tokoh masyarakat Anwar menilai bahwa akar persoalan premanisme adalah lemahnya penegakan hukum di masa lalu. Dan juga kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus diperkuat untuk menutup celah praktik intimidasi.
“Tanpa komunikasi yang baik dan hukum yang ditegakkan konsisten, kepercayaan investor akan terus menurun,” jelasnya.
