BBS.COM | BANTEN – Pemprov Banten Dorong Sinergi APIP dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Yakni dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapan ini di sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Banten. Yang mana rapat ini di gelar di Aula Inspektorat Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (30/1/2025).
Staf Ahli Gubernur Banten Bidang Politik dan Pemerintahan, Komari, menegaskan bahwa APIP memiliki peran strategis. Yakni dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan indikator kinerja Pemprov Banten sangat bergantung pada capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota, sehingga koordinasi yang baik menjadi kunci utama.
“Kami berharap Raker AAIPI ini dapat menjadi forum diskusi untuk memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi APIP dalam tugas sehari-hari, serta merumuskan strategi penguatan kelembagaan,” ujar Komari.
Tantangan dan Strategi Penguatan APIP
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, menyoroti beberapa tantangan utama yang di hadapi APIP, terutama dalam memastikan efektivitas tata kelola manajemen di tingkat kementerian, lembaga, dan daerah.
Menurutnya, APIP harus memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan kapabilitas dan efektivitas pengawasan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program penjaminan kualitas serta pembinaan manajemen risiko menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi area yang perlu di perbaiki.
“Melalui sinergi yang kuat, APIP diharapkan dapat memitigasi risiko sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran,” kata Syafitri.
Dengan tantangan yang semakin kompleks, APIP di tuntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada agar mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
