BBS.COM | SERANG – Koalisi LSM Desak Transparansi, Gubernur Banten Diduga Abaikan Audiensi. Ketegangan memuncak di Provinsi Banten setelah Gubernur Banten, Andra Soni, di nilai mengabaikan surat permohonan audiensi dari puluhan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Lembaga Banten. Kekecewaan ini mendorong rencana aksi demo besar-besaran menuntut transparansi dan juga keterbukaan informasi publik terkait program-program prioritas pemerintah daerah.
Koalisi Lembaga Tuntut Audiensi Gubernur Banten
Koalisi Lembaga Banten yang terdiri dari 10 organisasi masyarakat dan LSM, di antaranya:
- Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS)
- Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi (OMBAK)
- KPK Nusantara Perwakilan Banten
- GERAM Indonesia
- Aliansi Muda Banten (AMB)
- MAPPAK
- PPPKRI – BN Banten
- LSM PENJARA PN
- LSM PASAK BUMI
- Ikatan Wartawan Online Indonesia Banten
mengaku kecewa karena permohonan audiensi tidak mendapat tanggapan dari pihak Gubernur.
Tiga Poin Tuntutan Koalisi Lembaga Banten
Dalam surat permintaan audiensi, terdapat tiga isu utama yang ingin di bahas langsung dengan Gubernur Andra Soni, yaitu:
- Keputusan Gubernur No. 180 Tahun 2024 tentang program prioritas daerah tahun anggaran 2024.
- Evaluasi program pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di Banten.
- Keterbukaan dan transparansi informasi kegiatan Pemprov Banten.
Ancaman Aksi Demo Besar-besaran di Banten
Ketua Umum GMAKS menyatakan bahwa jika permintaan audiensi terus di abaikan, maka pihaknya tidak segan menggerakkan massa untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Banten.
“Kalau tidak bisa baik-baik, maka kami akan turun ke jalan,” tegasnya pada Selasa (21/04/2025).
Senada, Ketua OMBAK, Popy Yousu, juga menyoroti sikap Gubernur Banten yang dinilai kurang transparan dan enggan membuka akses informasi kepada publik.
“Kami minta Gubernur bersikap kooperatif dan transparan. Jangan tertutup seperti sekarang,” katanya.
Publik Desak Transparansi Pemprov Banten
Gelombang kritik terhadap Gubernur Andra Soni semakin kuat seiring meningkatnya tekanan dari masyarakat sipil yang meminta akuntabilitas atas kebijakan pemerintah, terutama menyangkut anggaran dan pelayanan publik.
(Suheli)
