BBS.COM | TANGERANG– Kesepakatan Hukum Pemkab Tangerang dan Kejaksaan Negeri: Fondasi Kuat untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang resmi menandatangani Kesepakatan Bersama yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kesepakatan ini berlangsung di Gedung Darma Wanita, Pendopo Bupati Tangerang. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum daerah dan memastikan pemerintah daerah dapat menghadapi berbagai tantangan hukum dengan lebih baik. Rabu 07 Mei 2025

Tujuan Kesepakatan Bersama antara Pemkab Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang
Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan fondasi strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum. Dengan adanya kesepakatan ini, Pemkab Tangerang dapat lebih siap dalam menghadapi masalah hukum yang berpotensi muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik.
“Kesepakatan ini bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendampingi Pemkab Tangerang dalam melindungi diri dari potensi permasalahan hukum. Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Ruang Lingkup Kerja Sama: Bantuan Hukum dan Legal Advice
Kesepakatan ini mencakup berbagai bentuk bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, yang meliputi pemberian pertimbangan hukum dalam bentuk legal opinion, legal assistance, dan legal audit. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang juga akan memberikan dukungan terkait tindakan hukum lain yang sesuai dengan kewenangan mereka sebagai pengacara negara. Hal ini akan memperkuat mekanisme perlindungan hukum Pemkab Tangerang dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Ricky Tommy Hasiholan, menyambut baik kerjasama ini. Ia menyatakan bahwa Kejaksaan siap menjadi mitra strategis yang tidak hanya berfokus pada pencegahan. Akan tetapi juga memberikan solusi hukum yang orientasinya untuk kepentingan publik. Kejaksaan akan mendukung Pemkab Tangerang dalam menjaga keberhasilan program-program daerah dengan pendekatan hukum yang proaktif.
Keuntungan Sinergi Ini untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah
Lebih lanjut, Ricky Tommy Hasiholan menyarankan agar penggunaan instrumen hukum seperti kompensasi atau denda di gunakan untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini juga dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan sumber daya keuangan daerah. Dan juga sambil menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan masyarakat.
Pendekatan yang di usulkan ini juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan praktik usaha yang tidak bertanggung jawab. Yang dapat berdampak positif bagi pembangunan daerah. Dengan kerjasama yang kuat antara Pemkab Tangerang dan Kejaksaan Negeri, di harapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berkeadilan.
Meningkatkan Profesionalisme dan Keberhasilan Program Pemkab Tangerang
Bupati Maesyal Rasyid berharap agar seluruh perangkat daerah Pemkab Tangerang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan terus menjalin kerja sama yang solid dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Pemkab Tangerang di harapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Melalui sinergi yang kuat ini, di harapkan Kabupaten Tangerang dapat semakin gemilang dalam menjalankan pemerintahan. Yakni Pemerintahan yang berkeadilan dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.
(Sul)