BBS.COM | BANTEN – Kelangkaan Gas 3 Kg di Banten, DPRD Desak Pemerintah Evaluasi Distribusi. Anggota Komisi V DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mendesak Pemerintah Pusat. Agar mengevaluasi kebijakan distribusi gas 3 kg. Karena telah menyusahkan masyarakat.
Pernyataan Abraham tersebut menyikapi situasi kesulitan yang di alami masyarakat karena tidak mudah mendapatkan gas 3 kg. Masyarakat harus mengantre di pangkalan gas, bahkan harus berkeliling mencari pangkalan yang tersedia stok sejak peran pengecer di hapuskan oleh kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sejak 1 Februari 2025.
Abraham menyatakan, situasi demikian telah pada tahap darurat, karena memicu kelangkaan ketersediaan gas 3 kg yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
“Kondisi ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi sudah menjadi keadaan darurat yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sangat bergantung pada ketersediaan gas 3 kg.” ujarnya kepada wartawan, Senin, 3 Februari 2025.
Ia menekankan bahwa kelangkaan ini telah menyebabkan banyak warga terpaksa antre berjam-jam di pangkalan atau bahkan mencari solusi lain, misalnya membayar dengan Harga lebih mahal, asalkan mendapatkan gas 3 kg.
Sebagai langkah konkret, Abraham mendesak pemerintah untuk segera menambah suplai gas 3 kg dan memastikan distribusi yang merata.
“Saya telah bekerja sama dengan beberapa agen dan pangkalan gas untuk mempermudah pendistribusian, tetapi itu tidak cukup. Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan stok gas tersedia di seluruh wilayah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya evaluasi sistem distribusi gas dan pengawasan terhadap rantai distribusi untuk mencegah penyelewengan.
“Subsidi gas 3 kg seharusnya tepat sasaran, hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMK. Jika tidak, ketimpangan distribusi akan terjadi,” tambahnya.
Kelangkaan gas 3 kg bukanlah hal baru di Indonesia, namun Abraham menegaskan bahwa kondisi kali ini lebih parah dibandingkan sebelumnya. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak menyepelekan masalah ini, karena dapat memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
“Masyarakat butuh solusi cepat, bukan janji-janji manis,” tutupnya.
Dengan pernyataan tegas ini, Abraham Garuda Laksono mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mengatasi krisis gas 3 kg demi kesejahteraan masyarakat Banten.
(Otang)
