BBS.COM | JAKARTA – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) menegaskan tidak mentolerir adanya peluang dualisme kepemimpinan organisasi. Baik di tingkat pusat maupun hingga kabupaten/kota. Prinsip tersebut dijaga melalui koordinasi dan konsolidasi yang intensif antara pimpinan pusat, jajaran pengurus, serta seluruh anggota.
Meski demikian, pimpinan pusat tetap mengedepankan komunikasi persuasif dan menyerap berbagai masukan sebelum mengambil keputusan strategis. Termasuk dalam melakukan perombakan struktur kepengurusan di daerah.
Menyikapi dinamika yang berkembang di tubuh kepengurusan DPW IWO Indonesia Provinsi Banten, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Kepala Divisi Organisasi. Keanggotaan, dan Kaderisasi (Kadiv OKK) melakukan evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan lama selama lebih dari satu tahun. Hasil evaluasi tersebut menilai kepemimpinan DPW Banten tidak berjalan sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Selain itu, sejumlah pengurus DPD kabupaten/kota di Banten.Mengeluhkan minimnya arahan dan koordinasi dari pimpinan DPW Bahkan. Kondisi tersebut dianalogikan “seperti anak ayam kehilangan induknya”.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Kadiv OKK DPP IWO Indonesia Hasan Munawar. Setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum DPP IWO Indonesia Dr. H. NR Icang Rahardian, S.H., S.Ak., M.H., M.Pd., mengambil langkah strategis dengan merombak kepengurusan DPW Banten. Langkah ini dilakukan demi menjaga marwah dan nama baik organisasi di Provinsi Banten.
“Kami telah mendengar, menyerap, dan mengevaluasi kepemimpinan H. Suherna selama lebih dari satu tahun. Tidak ada koordinasi dan laporan kegiatan sebagaimana diamanatkan AD/ART. Dari empat kabupaten dan empat kota di Provinsi Banten, baru setengahnya yang resmi terbentuk,” ujar Hasan.
Ia menambahkan, kepengurusan yang telah terbentuk tersebut pun belum seluruhnya terdaftar di Kesbangpol setempat. “Ini menjadi ukuran penting dan catatan serius bagi DPP,” tegasnya.
Hasan Munawar menegaskan bahwa dirinya memahami betul kondisi dan kinerja IWO Indonesia di Banten. Mengingat kepengurusan tingkat provinsi tersebut merupakan hasil pembentukan DPP.
“Evaluasi selama satu tahun ini sudah lebih dari cukup untuk mengambil keputusan merombak kepengurusan. Dan menggantikannya dengan figur yang lebih progresif. Berdasarkan Surat Pencabutan dan Pembekuan Nomor 138/JKT/DPP-IWOI/I/2025 tertanggal 1 Januari 2026. Serta SK PAW Nomor 300/SK/IWOI/P/I/2026 tertanggal 7 Januari 2026, DPP menunjuk Mevi Amirullah. Sebagai Ketua DPW IWO Indonesia Provinsi Banten yang baru,” jelas Hasan.
Perubahan struktur kepengurusan ini, lanjut Hasan, semata-mata dilakukan demi menjaga marwah serta kemajuan organisasi, tanpa adanya unsur subjektivitas pribadi. Keputusan tersebut juga diambil setelah menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Guna mencegah munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh IWO Indonesia.
(Suheli – IWO-I Kabser)
