BBS.COM | LEBAK, BANTEN – Infrastruktur Jalan Terabaikan, Buruknya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur dasar kembali menjadi sorotan publik. Jalan poros Kampung Cipeuyah Barat RT/RW 002/006 Desa Cisimet, Kecamatan Leuwidamar,Kabupaten Lebak, yang telah rusak parah selama bertahun-tahun hingga kini belum juga mendapat penanganan serius. Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas dan perekonomian masyarakat. Sehingga warga terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya dengan dana dan tenaga seadanya, tanpa dukungan dari dinas terkait.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai fungsi, tanggung jawab, serta kehadiran negara dalam menjamin infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Gubernur Banten, dinilai perlu mengambil langkah nyata. Dan tidak sekadar menunggu laporan atau viral di media sosial.
Ironisnya, aksi gotong royong warga baru mendapat perhatian luas setelah ramai diberitakan. Dan viral di berbagai platform media. Baik media online, media cetak, maupun media sosial seperti Instagram dan TikTok. Fakta ini semakin menguatkan anggapan bahwa respons pemerintah kerap muncul setelah adanya tekanan publik dan sorotan media.
Pada Rabu, 31 Desember 2025, warga Kampung Cipeuyah Barat tampak berbondong-bondong melakukan perbaikan darurat jalan poros desa. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua RT setempat. Almanan, bersama para pemuda. Dan seluruh elemen masyarakat. Aksi gotong royong masih berlanjut hingga Kamis, 1 Januari 2026. Sebagai bentuk kepedulian warga terhadap akses vital yang selama ini terabaikan.
Masyarakat menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah mengangkat persoalan ini ke ruang publik. Berkat pemberitaan yang masif, kondisi jalan yang sebelumnya luput dari perhatian. Kini diketahui secara luas. Padahal, akses jalan tersebut memiliki peran strategis dalam menunjang mobilitas warga dan roda perekonomian, terlebih menjelang bulan Rajab, di mana masyarakat Kampung Cipeuyah Barat rutin menggelar kegiatan keagamaan Isra Mikraj yang melibatkan banyak jamaah.
Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah. Dalam konteks keterbukaan informasi publik (KIP). Dana yang digelontorkan pemerintah pusat.Melalui Kementerian Keuangan ke APBD.Dan kemudian disalurkan ke pemerintah daerah dan desa seharusnya dapat dirasakan manfaatnya secara nyata. Anggaran desa yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun bersumber dari pajak rakyat, sehingga publik berhak menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban atas penggunaannya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) Provinsi Banten bersama aktivis masyarakat mendesak Gubernur Banten, Pemerintah Desa, Dinas PUPR Kabupaten Lebak, serta DPUPR Provinsi Banten untuk segera turun langsung ke lokasi dan mengambil langkah konkret. Peninjauan dan evaluasi menyeluruh dinilai penting agar persoalan infrastruktur jalan tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa maupun Dinas PUPR Kabupaten Lebak belum memberikan tanggapan resmi meskipun telah dilakukan upaya konfirmasi oleh sejumlah media.(Suheli /Tim)
