BBS.COM | SERANG – Dugaan Kuat Transaksional Kepentingan, Rotasi Mutasi Pemerintahan Banten Tuai Kritik. Sebelum pelantikan gubernur definitif, Pj Gubernur Banten, A. Damenta, mengumumkan akan adanya rotasi dan mutasi Eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemprov Banten. Namun, pernyataan ini menuai kritik dari beberapa pihak, termasuk aktivis pemerhati kebijakan publik, Kamaludin.
Menurut Kamaludin, pernyataan Pj Gubernur Banten tidak bercermin dan berkaca pada proses panjang dan lamanya situasi dan kondisi kekosongan jabatan ataupun dropnya psikologis ASN di lingkungan Pemprop Banten. Ia juga menyatakan bahwa proses rotasi dan mutasi ini terkesan ada desakan atau muatan politis dari kelompok-kelompok tertentu. “Ini aneh, kalau kami melihatnya seperti ada desakan atau muatan politis dari kelompok-kelompok tertentu agar proses ini bisa terjadi,” tegasnya.
Kamaludin juga mempertanyakan apakah Daftar Urutan Kepangkatan sudah di susun secara obyektif oleh BKD Banten. Ia khawatir bahwa proses rotasi dan mutasi ini hanya akan memperkuat Daftar Urutan Kedekatan, bukan berdasarkan kemampuan dan karir ASN.
“Kita sudah banyak mengetahui, ada pejabat yang tersangkut berbagai kasus indispliner ataupun cacat moral, bahkan sudah menjadi konsumsi public, tapi pada realitanya nanti pasti akan menempati pos-pos yang strategis,” ungkapnya.
Kamaludin mengatakan,Inilah kondisi yang akan terus berkelanjutan di Banten ini dalam konteks Regulasi yang terus memihak pada kepentingan kelompok tanpa melihat aspek karir dan etos kerja yang baik.
Harus di ingat juga oleh PJ Gubernur Banten, A. Damenta, Assesmen yang sedang berlangsung untuk Eselon 3 dan 4 hingga tanggal 7 Januari, berarti kesimpulan akhir atas Asesmen tersebut. Tentunya akan menjadi hasil notulen karir buat yang bersangkutan setelah tanggal 7. Akan tetapi tiba -tiba mau di paksakan untuk di lakukan rotasi dan mutasi sebelum tanggal 6 Febuari,
“Inilah yang kami duga ada motif dan motivasi tertentu di laksanakan rotasi dan mutasi seperti ada dugaan kuat transaksional kepentingan,” tukasnya
Lanjut Kamaludin, apakah fungsi Baperjakat sudah berjalan pada proses ini,karena setahu pihaknya,selama ini Baperjakat tidak berfungsi dengan baik.
Kamaludin mengingatkan Pj Gubernur Banten, A. Damenta, untuk tidak bermain-main di Banten atau membuat kebijakan yang salah dan tidak tepat. Ia juga meminta agar Pj Gubernur Banten mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan rotasi dan mutasi ini. “Jangan tinggalkan Banten dalam keadaan kisruh akibat membuat kebijakan yang salah dan tidak tepat,” tegasnya.
( Suheli )
