BBS.COM | JAKARTA – Dugaan Korupsi Proyek Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) di Banten, KOMRADE Desak KPK Bertindak. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (KOMRADE) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (12/3/2025). Mereka melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam program Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten.
Dugaan Korupsi dalam Proyek SAUM
Koordinator aksi, Wahyu Pandu, menyatakan bahwa proyek SAUM di Dinas Perhubungan Provinsi Banten di duga sarat dengan praktik korupsi. Proyek ini telah di anggarkan sejak tahun 2018 hingga 2024, dan tetap di alokasikan anggaran pada tahun 2025. Namun, meskipun sudah bertahun-tahun di anggarkan, proyek ini tidak kunjung terealisasi.
“Pengadaan bus, pembangunan halte, dan biaya konsultan yang telah dialokasikan dalam anggaran tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut,” ujar Wahyu.
Kerugian Negara Mencapai Miliaran Rupiah
Wahyu menegaskan bahwa akibat dari mangkraknya proyek SAUM ini, negara mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Oleh karena itu, KOMRADE mendesak agar KPK segera memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, beserta jajarannya.
“Kami menuntut KPK untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Jika ada pejabat yang terbukti terlibat, maka harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” tambah Wahyu.
Tindak Lanjut dari KOMRADE
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kasus ini, KOMRADE berencana untuk kembali menggelar aksi di gedung KPK pekan depan. Mereka berharap dengan laporan yang mereka serahkan, instansi terkait dapat segera mengambil tindakan hukum agar Provinsi Banten terbebas dari praktik korupsi.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Jangan sampai uang rakyat terus disalahgunakan tanpa adanya konsekuensi bagi pelakunya,” tegas Wahyu.
Dampak Korupsi pada Transportasi Publik
Korupsi dalam proyek transportasi publik seperti SAUM ini sangat merugikan masyarakat. Program yang seharusnya memudahkan mobilitas warga justru terbengkalai akibat dugaan praktik korupsi. Jika di biarkan, ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Banten.
Masyarakat pun diimbau untuk turut serta mengawasi penggunaan dana publik agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat luas.
(Suheli)
