BBS.COM | TANGERANG — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tingkat Provinsi Banten yang digelar di Alun-alun Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (27/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid mengapresiasi penyelenggaraan Hakordia tingkat Provinsi Banten di Kabupaten Tangerang. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus menjaga integritas dalam pelayanan publik, memastikan setiap program berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak ulai dari aparatur pemerintah hingga masyarakat. Ia berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin kuat dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang yang maju dan berdaya saing.
“Kami berharap sinergi ini terus terjaga. Dengan integritas sebagai landasan, insyaAllah Kabupaten Tangerang dapat menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” tambahnya.
Menurutnya, Peringatan Hakordia 2025 merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi.
“Peringatan Hakordia tahun 2025 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk makin memperkuat tekad mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Gubernur Banten: Korupsi Ancaman Nyata bagi Masa Depan
Dalam sambutannya, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa isu antikorupsi merupakan tema yang tidak pernah lekang oleh waktu, mengingat korupsi merupakan ancaman nyata terhadap kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan, dan masa depan generasi mendatang.
“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral, budaya, dan tata kelola. Ia merusak kepercayaan publik, menghambat pelayanan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menggerogoti kualitas pembangunan,” ujar Gubernur.
Ia menekankan bahwa korupsi telah merampas hak rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dan berbagai pelayanan publik lainnya. Karena itu, menurutnya, tidak akan pernah ada pemerintahan yang benar-benar berhasil melayani masyarakat selama praktik korupsi masih terjadi.
Gubernur Andra Soni juga menyoroti pentingnya dunia pendidikan sebagai ruang strategis dalam membangun ekosistem antikorupsi sejak dini. Ia menegaskan bahwa sekolah harus menjadi zona integritas yang bebas dari pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang.
“Nilai integritas tidak lahir dari ceramah semata, tetapi dari keteladanan,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan di seluruh lini. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengawasan dan evaluasi.
“Banten harus maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Itu visi yang terus kita dengungkan sebagai pengingat bagi seluruh aparatur, ” ungkapnya.
Komitmen Anti-Korupsi di Pemerintahan
Komitmen anti-korupsi merupakan tindakan nyata dan sikap tegas untuk mencegah serta memberantas korupsi. Hal ini diwujudkan melalui penegakan sembilan nilai integritas: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Selain itu, komitmen ini diterapkan melalui berbagai aturan dan program, seperti penolakan gratifikasi, transparansi anggaran, pengawasan, serta penandatanganan pakta integritas oleh pegawai untuk menolak segala bentuk perbuatan tercela. (*)
