BBS.COM | BANTEN – Subandi Analisa Dampak Defisit APBD Banten Terhadap Program Prioritas Gubernur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten tahun 2025 di perkirakan mengalami defisit hingga Rp2 triliun. Kondisi ini berpotensi menghambat program unggulan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusumah. Ketidakseimbangan antara target pendapatan dan anggaran belanja menjadi salah satu penyebab utama defisit ini.
Direktur Lembaga Kajian Visi Nusantara, Subandi Musbah, menjelaskan bahwa defisit APBD Banten 2025 di sebabkan oleh tidak proporsionalnya antara target pendapatan dan anggaran belanja.
“Berdasarkan analisis data yang kami terima, APBD Banten tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp9,78 triliun sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, angka ini meningkat menjadi Rp10,99 triliun pada tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), dan akhirnya membengkak menjadi Rp11,54 triliun dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Badan Anggaran DPRD Banten,” terangnya, Senin, 10 Maret 2025.
Faktor Penyebab Defisit APBD Banten 2025
- Lonjakan Anggaran Belanja
Berdasarkan analisis data, APBD Banten awalnya di proyeksikan sebesar Rp9,78 triliun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, anggaran ini meningkat menjadi Rp10,99 triliun dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga akhirnya membengkak menjadi Rp11,54 triliun dalam Rancangan APBD (RAPBD). Kenaikan sebesar Rp1,75 triliun ini perlu di evaluasi agar belanja daerah tetap efisien. - Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber PAD utama dari pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan yang di perkirakan mencapai Rp1,27 triliun. Hal ini di sebabkan oleh kebijakan keringanan pajak berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ. Selain itu, dana transfer pusat ke Pemprov Banten juga mengalami pemangkasan sebesar Rp70 miliar, semakin memperburuk kondisi keuangan daerah. - Beban Program Nasional
Selain menjalankan program prioritas daerah seperti sekolah gratis, Pemprov Banten juga di wajibkan membiayai beberapa program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, dukungan swasembada pangan, serta pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem. Beban ini semakin memperberat APBD yang sudah mengalami tekanan akibat defisit.
Dampak Defisit APBD Terhadap Pembangunan Banten
- Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terancam tidak berjalan maksimal.
- Pemangkasan anggaran berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
- Efisiensi anggaran perlu segera di lakukan agar penggunaan dana lebih tepat sasaran.
Solusi Mengatasi Defisit APBD Banten 2025
- Evaluasi dan Koreksi Anggaran
Pemprov Banten dan DPRD harus melakukan revisi terhadap anggaran belanja agar lebih realistis dan sesuai dengan potensi pendapatan daerah. - Optimalisasi Sumber Pendapatan
Upaya peningkatan PAD harus diperkuat melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta mendorong investasi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. - Efisiensi Pengeluaran
Pengurangan belanja yang tidak prioritas serta efisiensi program harus segera diterapkan untuk menghindari pemborosan anggaran. - Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Pemprov Banten perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menangani defisit tanpa mengorbankan program prioritas daerah.
(Sul)
