BBS.COM | TANGERANG — Polemik pembangunan ruang kelas baru di SDN Sepatan 2, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, mengemuka. Sejumlah kondisi yang ditemukan di lokasi memunculkan pertanyaan, mulai dari penerapan keselamatan kerja. Hingga kesesuaian pekerjaan pondasi dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Proyek yang menggunakan anggaran APBD tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp590.819.000 dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender. Pekerjaan tercantum dalam Kontrak Nomor 36/Disdik/APBD/VII/2026 tertanggal 31 Juli 2026, dengan pelaksana CV Tristan Jaya Utama.
Pemantauan di lokasi pada Sabtu (22/8/2026) menunjukkan masih terdapat pekerja yang diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD). Secara lengkap saat melakukan pekerjaan konstruksi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pembangunan berlangsung di lingkungan sekolah. Selain keselamatan pekerja, pengamanan area proyek juga berkaitan dengan keselamatan siswa, guru, tenaga kependidikan. Dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Kedalaman Pondasi Disorot
Persoalan lain muncul pada pekerjaan pondasi.
Berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilakukan pihak pemantau, kedalaman galian pondasi tiang disebut sekitar 70 sentimeter.
Pemantauan di lapangan bersama aktivis Kabupaten Tangerang, Jamasari, juga menemukan kondisi lapisan dasar pondasi. Yang dinilai perlu dicocokkan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis dalam kontrak.Pada bagian yang diamati, lapisan dasar disebut menggunakan agregat.
Kondisi tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai pelanggaran teknis.Namun, diperlukan pemeriksaan terhadap gambar rencana, spesifikasi teknis, metode kerja.Serta dokumen pelaksanaan untuk memastikan apakah konstruksi yang dikerjakan telah memenuhi ketentuan.
Hal serupa berlaku pada pekerjaan pembesian. Besi yang terpasang pada bagian pondasi dan sloof perlu diperiksa dari sisi diameter, mutu material, jumlah tulangan, jarak pemasangan, sambungan.Serta detail pembesian sebagaimana dipersyaratkan dalam gambar rencana.
Jika terdapat perbedaan antara pekerjaan di lapangan dengan dokumen kontrak, pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan. Perlu memberikan penjelasan mengenai dasar teknis pelaksanaannya.
SMKK Ikut Dipertanyakan
Selain pekerjaan teknis, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi sorotan.
Penggunaan APD merupakan salah satu aspek yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Namun, penerapan keselamatan konstruksi juga mencakup pengendalian risiko pekerjaan, pengamanan lokasi, prosedur kerja keselamatan lingkungan. Serta perlindungan terhadap masyarakat di sekitar proyek.
Dengan lokasi pekerjaan berada di lingkungan sekolah, pengendalian akses ke area konstruksi menjadi penting. Untuk mencegah siswa atau pihak lain memasuki zona berbahaya.
Karena itu, perlu diketahui sejauh mana pelaksana proyek telah menjalankan rencana keselamatan konstruksi dan bagaimana pengawasan dilakukan selama pekerjaan berlangsung.
Pengawasan Proyek Dipertanyakan
Sorotan juga mengarah pada mekanisme pengawasan.
Pengguna jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, dan pihak terkait memiliki peran penting. Dalam memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, mutu, waktu, dan ketentuan keselamatan konstruksi.
Apabila terdapat temuan di lapangan, diperlukan verifikasi secara langsung agar dapat diketahui apakah kondisi tersebut.Merupakan bagian dari metode pelaksanaan yang dibenarkan atau justru terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen kontrak.
Pemeriksaan sejak pekerjaan masih berlangsung dinilai penting.Sebab, koreksi terhadap pekerjaan konstruksi akan lebih mudah dilakukan sebelum bangunan memasuki tahapan pekerjaan berikutnya.
Dinas Pendidikan Diminta Turun Memeriksa
Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang diharapkan melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Termasuk pemeriksaan pekerjaan pondasi dan penerapan keselamatan konstruksi.
Verifikasi juga penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik menghasilkan bangunan yang memenuhi persyaratan mutu. Dan dapat digunakan secara aman dalam jangka panjang.
Apalagi proyek tersebut merupakan pembangunan fasilitas pendidikan. Kualitas struktur bangunan dan keselamatan lingkungan sekolah seharusnya menjadi perhatian sejak awal pekerjaan.
Kontraktor dan Pengawas Perlu Beri Penjelasan
Hingga berita ini disusun, sejumlah temuan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari CV Tristan Jaya Utama sebagai pelaksana proyek.
Penjelasan juga diperlukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, PPK, serta pengawas pekerjaan terkait spesifikasi pondasi. Metode pelaksanaan, hasil pemeriksaan pekerjaan, dan penerapan SMKK di lokasi.
Keterangan dari para pihak diperlukan agar publik memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
Pada prinsipnya, proyek yang menggunakan uang negara tidak hanya harus selesai sesuai target. Pekerjaan juga harus memenuhi standar mutu, spesifikasi teknis, serta ketentuan keselamatan konstruksi.
Publik berhak mengetahui apakah seluruh proses pembangunan telah berjalan sesuai kontrak dan apakah pengawasan dilakukan secara optimal. (Rumaidi)
