BBS.COM | JAKARTA – Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju, adil merata, dan bebas korupsi.
Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni usai menerima penghargaan pada peluncuran nasional program e-Learning ASN Berintegritas. Yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pemprov Banten menjadi salah satu dari 12 lembaga yang dinilai berhasil menjalankan program percontohan (piloting) e-Learning ASN Berintegritas. Yang dikembangkan KPK sebagai bagian dari penguatan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi.
“Pemprov Banten dinilai berhasil dalam piloting e-Learning ASN Berintegritas KPK,” kata Andra Soni.
Ia mengungkapkan bahwa antusiasme ASN di lingkungan Pemprov Banten terhadap program tersebut cukup tinggi. Dari target awal sebanyak 1.000 ASN, tercatat sebanyak 1.363 ASN telah mengikuti pembelajaran digital tersebut.
“Ke depan kami menargetkan seluruh ASN Pemprov Banten dapat mengikuti e-Learning ASN Berintegritas. Sebagai bagian dari penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Inspektur Daerah Provinsi Banten. Sitti Ma’ani Nina, menjelaskan bahwa kerja sama antara Pemprov Banten dan KPK telah dimulai sejak 2025. Melalui pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi.
Menurutnya, materi pembelajaran dirancang secara interaktif dengan memadukan teks, video, infografis, narasi. Hingga simulasi studi kasus yang dilengkapi pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta.
“E-learning ASN Berintegritas merupakan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan digital guna memperkuat budaya integritas dan antikorupsi. Di lingkungan ASN,” jelas Nina.
Sementara itu. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan program tersebut. Menjadi langkah strategis dalam membangun karakter. ASN yang berintegritas di seluruh Indonesia.
“Ini momentum bagi kita semua untuk memperkuat integritas. Dulu integritas tidak ada sekolahnya, sekarang kita sudah punya,” ujar Setyo.
Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada integritas ASN. Mengingat masyarakat setiap hari berinteraksi langsung dengan birokrasi. Melalui layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan. Hingga pembangunan infrastruktur.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardhiana, menyebut program e-Learning. ASN Berintegritas sebagai bagian dari transformasi pendidikan antikorupsi yang adaptif dan berbasis teknologi.
Program tersebut bertujuan membekali ASN dengan kemampuan mengenali risiko korupsi, mengambil keputusan secara etis. Serta menanamkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Hari ini adalah peluncuran secara nasional. Program ini menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kapasitas integritas ASN di seluruh Indonesia,” kata Wawan.
Adapun 12 lembaga yang menjadi proyek percontohan program tersebut antara lain. Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Digital. Serta pemerintah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Bandung, dan Kota Yogyakarta.
Menteri PAN-RB. Rini Widyantini, dalam sambutannya menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap birokrasi tidak dibangun secara instan. Melainkan melalui konsistensi pelayanan yang berintegritas.
“Integritas ASN tidak bisa dibangun secara instan. Sehingga harus terus diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan.Hari ini kita tidak hanya meluncurkan platform digital.Tetapi juga meletakkan fondasi moral birokrasi Indonesia,” ujarnya.
Penghargaan yang diterima Pemprov Banten tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan. Atas komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan. Dan akuntabel menuju terwujudnya birokrasi yang profesional serta bebas dari praktik korupsi.**
