BBS.COM | PANDEGLANG — Warga Kampung Pamengker, Desa Cilentung, Kecamatan Pulosari. Kabupaten Pandeglang, Banten menolak rencana pengembangan wisata oleh PT Vila Emas. Termasuk pembukaan jalur pendakian di Gunung Pulosari, Selasa (7/4/2026).
Penolakan tersebut. Disampaikan karena warga mengaku tidak pernah memberikan persetujuan. Maupun menandatangani dokumen izin terkait kegiatan wisata dan pendakian tersebut.
“Kami tidak pernah setuju dan tidak merasa menandatangani persetujuan izin membuka pendakian Gunung Pulosari. Dan aktivitas wisata PT Vila Emas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menyebut tidak dilibatkan dalam proses musyawarah terkait rencana tersebut.Mereka mengklaim pertemuan yang berlangsung tidak dihadiri oleh pihak pengelola.
“Musyawarah bersama masyarakat Kampung Pamengker justru tidak dihadiri oleh pihak pengelola wisata PT Vila Emas.Hanya dihadiri oleh pihak muspika,” tambahnya.
Selain itu, warga menyoroti adanya dugaan pencatutan nama dalam proses perizinan. Mereka menyatakan sejumlah nama yang tercantum dalam dokumen disebut tidak pernah menandatangani persetujuan.
“Ada dugaan mengatasnamakan warga Pamengker. Faktanya, warga yang tercantum tidak merasa menandatangani surat tersebut sebagai landasan membuka wisata dan pendakian,” tegasnya.
Sementara itu, pihak pengelola PT Vila Emas menyatakan telah mengantongi sejumlah perizinan dari instansi terkai termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Perum Perhutani, serta kepolisian daerah setempat.
“Kami sudah ada izin dari DLHK, Perhutani, dan Polda Banten, serta telah membuka rute pendakian Gunung Pulosari,” ujar Diki, perwakilan PT Vila Emas.
Namun demikian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak pengelola. Maupun instansi terkait mengenai polemik.
Berdasarkan informasi dari surat edaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Aktivitas wisata oleh PT Vila Emas. Serta pembukaan jalur pendakian di Gunung Pulosari disebut masih dalam tahap penutupan. Selain itu, belum ada keputusan dari kementerian terkait untuk membuka kembali pengelolaan maupun jalur pendakian di kawasan tersebut. (Suheli)
