BBS.COM | SERANG– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan. Dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula BPKAD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang.Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Deden menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus diselaraskan dengan Asta Cita, 17 program prioritas nasional. Serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengawalan belanja daerah. Agar selaras dengan Asta Cita, 17 program prioritas. Serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” kata Deden.
Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilakukan secara tertib. Taat regulasi, efisien, transparan, dan akuntabel.
Deden juga meminta pemerintah daerah. Memperkuat penyelarasan kebijakan dengan agenda strategis nasional. Seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu. Ia menyoroti tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen. Dari total APBD. Menurutnya, hampir seluruh daerah.Masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi ketentuan tersebut.
“Kami di daerah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketentuan ini. Hampir seluruh daerah mengalami kesulitan yang sama. Oleh karena itu, kami berharap adanya solusi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Deden juga menyampaikan langkah efisiensi anggaran Pemprov Banten sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Terkait transformasi budaya kerja ASN, di antaranya pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi kerja hybrid, dan efisiensi penggunaan fasilitas pemerintah.
Ia menyebut.Hasil efisiensi anggaran tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp200 miliar dan akan dialokasikan. Untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan.
Efisiensi anggaran juga, kata dia, akan mendukung program prioritas lain, termasuk perluasan akses pendidikan gratis. Yang pada tahun ajaran baru mendatang akan mencakup madrasah swasta di Provinsi Banten.
Deden berharap rakor tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah. Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Forum ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi dan menyampaikan kendala, sehingga dapat ditemukan solusi bersama,” ucapnya.
