BBS.COM | TANGERANG – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang menetapkan Riswadi, mantan Kepala Bagian Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Artha Kerta Raharja Balaraja, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan pemberian pinjaman senilai Rp300 juta.
Penetapan tersangka di lakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan. Yakni atas dugaan penyalahgunaan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemberian kredit.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, Riswadi di duga mengeluarkan dana milik LKM Artha Kerta Raharja tanpa melalui tahapan pemberian kredit yang sah.
Peristiwa tersebut di duga terjadi pada pertengahan Juni 2025. Dana sebesar Rp300 juta itu di duga di gunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, hingga saat ini, pinjaman tersebut di sebut belum di sertai pembayaran cicilan.
“Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dokumen perjanjian kredit dan kuitansi realisasi kredit dengan tanda tangan tersangka,” kata Indra Waspada, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, pemberian pinjaman tersebut di duga tidak melalui mekanisme kredit sebagaimana mestinya. Selain itu, tersangka di duga tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas dana yang telah di cairkan.
Dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian bagi LKM Artha Kerta Raharja Balaraja serta berpotensi berdampak terhadap keuangan daerah Kabupaten Tangerang.
Kasus ini berawal dari laporan polisi yang di terima pada 21 Oktober 2025. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi kemudian menetapkan Riswadi sebagai tersangka pada 29 Oktober 2026.
Polresta Tangerang memastikan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami perkara tersebut, termasuk melengkapi alat bukti dan menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pencairan dana.
Hingga kini, perkara tersebut masih dalam proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Sul)
