BBS.COM | SERANG – Gubernur Banten Andra Soni meminta perluasan akses keuangan di daerah tidak sekadar berorientasi pada peningkatan jumlah rekening dan penyaluran kredit. Program tersebut harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Andra, akses terhadap layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Andra saat membuka Rapat Pleno Penetapan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Banten 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Daerah TPAKD, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. (TP2DD) di Gedung Negara, Kota Serang, Jumat (30/10/2026).
“Saya berharap rapat koordinasi ini tidak sekadar menjadi forum evaluasi. Tetapi mampu menghasilkan program konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Banten,” ujar Andra.
Akses keuangan harus berdampak pada UMKM
Andra menegaskan, keberhasilan program inklusi keuangan tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah rekening maupun meningkatnya penyaluran kredit.
Ia meminta setiap program memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas, sektor prioritas, pendampingan yang memadai, serta indikator keberhasilan yang terukur.
“Setiap program akses keuangan harus memiliki sasaran penerima yang tepat, sektor prioritas yang jelas, pendampingan memadai, serta tolok ukur dampak yang terarah,” katanya.
Andra menjelaskan, Banten memiliki potensi ekonomi yang besar. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Banten tercatat sebesar 5,49 persen.
Selain itu, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 130,2 triliun. Potensi ekonomi tersebut juga ditopang sekitar 1,17 juta UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Menurut Andra, besarnya potensi tersebut perlu diimbangi dengan kemudahan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan konektivitas pasar.
Dengan demikian. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata.
Ia juga meminta hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD pada 22 Oktober 2026 di Jakarta. Yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, segera diterjemahkan menjadi program nyata di daerah.
“Kita harus menerjemahkannya menjadi program spesifik yang memiliki target, lokasi, penerima manfaat, sumber pembiayaan, penanggung jawab. Serta jadwal pelaksanaan yang jelas,” imbuhnya.
Waspadai kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru
Selain mendorong inklusi keuangan, Andra Soni meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ia menyebutkan, inflasi Provinsi Banten pada September 2026 tercatat sebesar 3,14 persen.
Meski demikian. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta tidak lengah, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut Andra, pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga di seluruh wilayah Banten.
“Capaian ini patut disyukuri, tetapi TPID harus tetap waspada, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Jaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan terapkan komunikasi publik yang efektif,” jelasnya.
TPAKD, TPID, dan TP2DD diminta perkuat sinergi
Dalam kesempatan tersebut, Andra juga meminta TPAKD, TPID, dan TP2DD memperkuat koordinasi agar berbagai program pemerintah daerah berjalan lebih efektif.
Sejumlah langkah yang menjadi perhatian antara lain penguatan kelembagaan TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan target peningkatan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat prioritas, serta peningkatan kolaborasi dan sistem pelaporan kepada Sekretariat Nasional.
Andra turut meminta para bupati dan wali kota terlibat aktif dalam memantau serta mengevaluasi pelaksanaan program secara langsung di lapangan.
“Saya juga mendorong para bupati dan wali kota untuk aktif melakukan pemantauan serta evaluasi langsung ke lapangan,” tegasnya.
Ia berharap rapat pleno tersebut menghasilkan kesepakatan konkret mengenai prioritas program, target capaian, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme evaluasi.
Andra menegaskan, TPAKD, TPID, dan TP2DD harus menjadi wadah kerja bersama yang menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar forum koordinasi.
“Mari jadikan TPAKD, TPID, dan TP2DD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah kerja bersama yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
